periskop.id - Parlemen Vietnam resmi memilih To Lam sebagai presiden untuk periode 2026–2031. Keputusan yang diambil pada Selasa, 7 April ini langsung jadi sorotan dunia. 

Menariknya, To Lam juga tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis sehingga posisinya di pemerintahan semakin kuat dengan memegang dua jabatan penting sekaligus.

Perjalanan Karier To Lam hingga Kembali Jadi Presiden

To Lam merupakan politikus kelahiran 10 Juli 1957 yang berasal dari Provinsi Hung Yen di bagian utara. Berkarier di bidang keamanan sebelum masuk ke lingkaran elite politik Vietnam. Mengutip Reuters, ia pernah menjabat sebagai Menteri Keamanan Publik dan dikenal sebagai sosok berpengaruh kuat di internal partai.

Setelah wafatnya Nguyen Phu Trong pada 2024, To Lam kemudian naik menjadi Sekretaris Jenderal sekaligus sempat menjabat Presiden sementara yang menandai langkahnya dalam memperkuat posisi dan konsolidasi kekuasaan.

Ini merupakan kali kedua To Lam menjabat sebagai presiden, setelah sebelumnya sempat mengisi posisi tersebut dalam waktu singkat pada 2024. Dengan latar belakang sebagai Menteri Keamanan Publik sejak 2016 dan berpangkat jenderal sejak 2019. Pada 2026, ia kembali dipercaya untuk memimpin Vietnam.

Hal ini membuat kepemimpinan partai dan negara berada dalam satu kendali. Kondisi tersebut menjadikan struktur kekuasaan Vietnam mirip dengan model di China ketika Xi Jinping juga memegang dua posisi penting sekaligus.

Reformasi Cepat dan Strategi Baru di Bawah Kepemimpinan To Lam

Sejak berada di posisi puncak kepemimpinan partai, To Lam langsung bergerak cepat melakukan perubahan. Ia mendorong perombakan sistem politik dan administrasi, mulai dari menyederhanakan birokrasi, mengurangi jumlah kementerian, hingga mempercepat pembangunan proyek infrastruktur besar. Semua langkah ini dilakukan untuk membuat pemerintahan Vietnam lebih modern dan efisien.

Tak hanya itu, Lam juga memperkenalkan strategi ekonomi baru. Fokusnya adalah mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta. Lewat langkah ini, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Vietnam bisa semakin cepat dan tetap menjadi salah satu yang paling berkembang di Asia Tenggara.

Dalam pidato pelantikannya yang disiarkan secara nasional, Presiden To Lam menegaskan tekadnya untuk membawa Vietnam menuju model pertumbuhan baru.

Ke depan, Vietnam tidak lagi hanya mengandalkan industri manufaktur berbiaya murah. Pemerintah ingin beralih ke sektor yang lebih maju seperti sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital agar tetap kompetitif di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Meski penyatuan kekuasaan ini dinilai bisa mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sejumlah analis juga memberi catatan dan perhatian terhadap langkah tersebut.

Mengutip pandangan Le Hong Hiep, peneliti senior di ISEAS Yusof Ishak Institute, pemusatan kekuasaan pada satu orang bisa meningkatkan risiko munculnya pemerintahan yang terlalu otoriter.

Namun, di sisi lain, kondisi ini juga bisa membuat Vietnam lebih cepat dalam menyusun dan menjalankan kebijakan sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih efektif.