periksop.id - Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi pembiayaan global bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Afrika Selatan 2025. Melalui partisipasi aktif di forum tersebut, Indonesia menekankan pentingnya sistem keuangan internasional yang lebih inklusif, adil, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia membawa sejumlah isu utama, antara lain ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pembiayaan pembangunan, serta strategi pendanaan yang lebih adaptif di tengah tantangan global. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan negara berkembang terhadap instrumen pembiayaan yang adil dan mudah diakses semakin mendesak.

Dalam KTT tersebut, Airlangga menyoroti pentingnya instrumen seperti penghapusan utang, mekanisme pembiayaan inovatif, skema blended finance, serta pendanaan untuk transisi yang berkeadilan. Menurutnya, isu-isu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan negara berkembang dalam mencapai agenda pembangunan jangka panjang.

Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam pidatonya, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming menekankan urgensi pertumbuhan ekonomi global yang kuat, adil, dan inklusif. Ia menyoroti perlunya dukungan pembiayaan internasional yang lebih mudah diakses, dapat diprediksi, dan berkeadilan agar negara-negara berkembang dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Dalam kepemimpinannya, Afrika Selatan mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability, dan ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan Global South di G20, yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia di tahun 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan tahun ini Afrika Selatan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Afrika Selatan 2025 yang digelar secara virtual dari Johannesburg, dikutip Senin (23/11).

Ia menambahkan bahwa KTT G20 di Afrika Selatan menandai selesainya peran seluruh negara anggota sebagai tuan rumah dan kontribusi konkret bagi keberlanjutan forum tersebut. Airlangga menyebut bahwa rangkaian presidensi yang dipimpin negara-negara Global South mendorong penguatan agenda inklusivitas dan akses pembiayaan yang lebih adil di tingkat global.

Selain membawa isu pembiayaan, Indonesia juga mengangkat berbagai agenda strategis seperti pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, serta penguatan sistem ketahanan pangan. Isu-isu tersebut menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh untuk memperkuat ketahanan dan pembangunan jangka panjang negara berkembang.

Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia turut menyoroti solusi digital murah yang telah digunakan secara luas, termasuk QRIS, yang kini diadopsi negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea. 

“Inisiatif tersebut menjadi contoh konkret peran digitalisasi dalam memajukan inklusi keuangan dan meningkatkan kolaborasi ekonomi di tingkat regional,” ungkap Airlangga.

Dengan partisipasi aktif tersebut, Indonesia menekankan pentingnya pembiayaan global yang lebih adil dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan negara berkembang yang terus menghadapi tantangan pembangunan, perubahan iklim, dan dinamika ekonomi dunia.