Periskop.id - Pemerintah menargetkan belanja masyarakat atau spending pada bulan Januari mencapai Rp116 triliun. Hal ini menjadi bagian dari upaya akselerasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kemudian dari program belanja, itu diharapkan spending masyarakat pada waktu bulan Januari sebesar Rp116 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11). 

Airlangga merincikan target pengeluaran masyarakat sebesar Rp116 triliun itu terdiri dari program "Hari Belanja Nasional" pada 10 hingga 16 Desember 2025, dengan transaksi diperkirakan Rp33 hingga Rp34 triliun.

Kemudian, belanja pada program "Belanja di Indonesia Saja" yang ditargetkan mencapai Rp30 triliun pada 18 Desember hingga 4 Januari. Lalu, program Epic Sale di minimarket sepanjang 1 hingga 31 Desember dengan target transaksi Rp56 triliun.

Dalam kesempatan itu, Airlangga turut melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, realisasi belanja kementerian/lembaga besar hingga saat ini telah mencapai sekitar 70%. Diharapkan dapat mencapai 95% di akhir tahun.

Airlangga melanjutkan, program-program unggulan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan listrik pedesaan juga akan terus diakselerasi.

Untuk mendorong belanja masyarakat, Airlangga mengatakan pemerintah telah mengumumkan berbagai program diskon. Diskon tarif kereta api sebesar 30% diberlakukan pada periode 22 Desember hingga 10 Januari dengan target 1.509.000 penumpang.

Diskon tarif angkutan laut sebesar 20% berlaku pada 17 Desember hingga 10 Januari dengan target 405.881 penumpang. Terdapat pula diskon 100 % untuk pelabuhan atau 19% dari tarif terpadu pada 22 Desember sampai 10 Januari, yang menargetkan 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan.

Sektor penerbangan memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13 hingga 14% pada periode 22 Desember hingga 10 Januari, dengan target 3,5 juta penumpang. "Kemudian diskon tarif tol yang besarnya 10 sampai 20%," kata Airlangga.

Daya Beli
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho mengungkap, tahun depan akan ada dua kebijakan utama yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli kelompok kelas menengah. Menurutnya pertumbuhan ekonomi saat ini masih bisa dimaksimalkan potensinya, khususnya dari segi daya beli masyarakat.

"Tren konsumsi rumah tangga turun, dan ini yang ingin kami balikkan. Kelas menengah harus percaya diri atas peluang pendapatan ke depan," ujar Lutfhi.

Dua kebijakan yang dimaksud yakni formula Upah Minimum Provinsi (UMP) yang seimbang dan perbaikan aturan investasi lewat debottlenecking, termasuk terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

"Semoga keduanya bisa menjawab turunnya daya beli. Tapi output-nya tetap perlu kerja sama semua pihak agar Indonesia semakin kompetitif," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% pada kuartal III 2025. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan menyumbang 53,14% dari total produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan. Pada periode yang sama tahun 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh masing-masing sebesar 4,97% (yoy) dan 4,96% (ctc), sementara pada triwulan III 2025 tumbuh 4,89% (yoy) dan 4,94% (ctc).

Menurut Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, capaian di kuartal III sudah sesuai ekspektasi. Kondisi ini sekaligus membuka ruang optimistis untuk tahun depan terutama jika konsumsi kelas menengah bisa dipulihkan.

"Pertumbuhan tahun depan berpeluang lebih baik dari tahun ini. Kuncinya ada pada sinergi kebijakan internal, yakni fiskal, moneter, dan sektor riil, sembari memberi ‘vitamin C’, yaitu confidence. Demand dan supply harus dijaga bersama," tutur Josua.

Ia menyebut, capaian di kuartal III sudah sesuai dengan proyeksi pihaknya. Termasuk perlambatan konsumsi rumah tangga yang sifatnya musiman. “Motor pertumbuhan tetap konsumsi, lalu investasi, dan net ekspor. Tapi memang data BPS menunjukkan daya beli kelas menengah turun," tambahnya.

Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip menilai, pencapaian kuartal III sudah berada pada level yang optimal mengingat situasi sosial dan politik yang terjadi pada periode ini.

"Angka 5,04% ini bagus, optimal menurut saya, karena situasinya waktu Juli-September memang tidak mendukung. Dunia usaha tidak bergerak, konsumsi rumah tangga pun stagnan. Tanpa konsumsi pemerintah, pertumbuhannya bisa lebih rendah lagi," terang Sunarsip.

Maka dari itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan, ia menyarankan untuk fokus memperbaiki sisi suplai dalam menciptakan lapangan kerja.

"Sentuhlah sektor riil, hilangkan bottleneck pembiayaan. Kalau ini disentuh, tanpa insentif fiskal pun kita bisa tumbuh lebih dari 5 % tahun depan," tandasnya.