periskop.id - Pemerintah terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan transaksi non-tunai. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, per September, transaksi non-tunai mencapai Rp642 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 20,3%.
"Upaya digitalisasi terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai. Sampai September, transaksi non-tunai mencapai Rp642 triliun," kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, kutip Sabtu (29/11).
Airlangga menjelaskan realisasi pendapatan dan belanja non-tunai pemerintah daerah juga terus meningkat. Untuk itu, pemerintah melakukan sejumlah langkah, antara lain perluasan kanal digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
"Kartu Kredit Indonesia ini yang banyak dipakai oleh pemerintah daerah. Kemudian, perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T dengan teknologi serat optik maupun Low Earth Orbit (LEO)," jelas Airlangga.
Ia menambahkan, penguatan pembangunan daerah turut dilakukan melalui optimalisasi fungsi bank sebagai rekening kas umum daerah serta pemberian insentif bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kepatuhan.
"Penguatan pembangunan daerah dengan ketersediaan fungsi sebagai bank rekening kas umum daerah dan perluasan insentif bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan masyarakat," terangnya.
Lebih lanjut, Airlangga bilang pemerintah juga memperkuat koordinasi berbasis satu data, termasuk integrasi data perpajakan atau interoperabilitas data pusat dan daerah, seperti data kepemilikan kendaraan bermotor, data objek PBB, serta pemadanan NIK dengan NPWP dan NPWP daerah.
"Penguatan koordinasi berbasis satu data termasuk pajak atau interoperabilitas data antar pusat dan daerah seperti data kepemilikan kendaraan bermotor, data objek PBB, serta pemadanan NIK dengan NPWP dan NPWP daerah," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar