periskop.id - Pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk memaksimalkan peluang ekspor, khususnya menuju Uni Eropa.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan upaya ini dilakukan menyusul semakin dekatnya implementasi perjanjian dagang Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA), yang ditargetkan dapat ditandatangani pada Januari 2026. Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Kadin, Budi menekankan pentingnya langkah persiapan sebelum implementasi kesepakatan dagang berlangsung penuh.
"Kita sudah banyak menandatangani perjanjian, dan sebelum implementasi kita siapkan seluruhnya. Dalam waktu dekat kita akan menggelar business forum secara online, dimulai dengan kawasan Uni Eropa,” ujar Budi kepada wartawan usai Rapimnas Kadin, dikutip Selasa (2/12).
Budi menuturkan, Uni Eropa yang mencakup 27 negara akan dibagi ke dalam 12 klaster wilayah untuk memetakan permintaan dan potensi produk ekspor Indonesia.
"Melalui skema ini, Kadin akan menyajikan presentasi produk, sementara pemerintah memberikan rekomendasi sekaligus analisis pasar. Setelah penyusunan profil pasar selesai, tahap berikutnya adalah business matching antara pelaku usaha Indonesia dan calon mitra di Eropa," lanjut dia.
Budi Berharap, langkah ini menjadi bagian dari strategi menyongsong pemberlakuan EU-CEPA, sekaligus persiapan serupa untuk negara mitra lain seperti Kanada. Pemerintah menegaskan bahwa perjanjian dagang harus berdampak langsung pada peningkatan ekspor.
"Jangan sampai perjanjiannya ada, tetapi ekspornya tidak meningkat. Implementasinya harus jalan,” tegasnya.
Sejumlah komoditas unggulan Indonesia diyakini memiliki peluang besar menembus pasar Eropa melalui tarif 0% yang sudah diberlakukan untuk beberapa sektor. Produk-produk tersebut antara lain kelapa sawit, alas kaki, baja ringan, hingga hasil perikanan dan elektronik.
Terkait ratifikasi EU-CEPA, Budi mengklaim proses tengah memasuki tahap legal drafting dan penerjemahan dokumen ke berbagai bahasa Uni Eropa. Bila penandatanganan dapat dilakukan Januari mendatang, ratifikasi di DPR ditargetkan rampung pada pertengahan tahun. Pihak Uni Eropa pun disebut berkomitmen mempercepat proses dari sisi mereka.
Tinggalkan Komentar
Komentar