periskop.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengajuan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat penanganan banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana,”ujar Purbaya saat menghadiri peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkeu di Denpasar, Bali, dikutip dari Antara, Jumat (5/12).
Purbaya menjelaskan bahwa Kemenkeu sebenarnya telah menyiapkan dana tambahan bagi BNPB untuk mengatasi dampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. Namun, ia belum membeberkan besaran anggaran karena masih melakukan penelaahan lebih lanjut.
Hingga kini, tambahnya, BNPB juga belum mengajukan permintaan resmi terkait tambahan dana tersebut. Ia memperkirakan BNPB masih melakukan perhitungan kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Nanti kalau kurang, kan masih dihitung. Dananya sudah siap,” kata Purbaya.
Meski menunggu usulan tambahan, Purbaya memastikan BNPB masih memiliki cadangan anggaran sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang dapat langsung digunakan untuk kebutuhan darurat. Sebagai informasi, BNPB menerima alokasi APBN 2025 sebesar Rp2,01 triliun, lebih kecil dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp4,92 triliun.
Sementara itu, berdasarkan data BNPB per Kamis (4/12) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 836 jiwa. Puluhan ribu warga juga terpaksa mengungsi karena rumah mereka hanyut atau mengalami kerusakan berat.
Tim gabungan saat ini terus melakukan evakuasi, pencarian korban, serta percepatan pembukaan akses jalan dan penyaluran bantuan di tiga provinsi yang terdampak bencana tersebut.
Tinggalkan Komentar
Komentar