periskop.id - Memasuki tahun 2026, sektor ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks meskipun ada beberapa capaian positif.
Salah satu kabar baiknya adalah tingkat pengangguran terbuka berhasil turun dari 5,3% menjadi 4,7%. Namun, penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural di pasar kerja, karena sejumlah masalah mendasar masih menjadi hambatan serius.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menilai salah satu persoalan utama dalam dunia kerja adalah dominasi sektor informal. Saat ini, hampir 60% pekerja berada di sektor informal. Sementara sektor formal baru menyerap sekitar 40% tenaga kerja.
"Ketimpangan ini menjadi perhatian serius karena sektor formal cenderung menawarkan pekerjaan yang lebih stabil, dengan upah yang lebih layak dan jaminan sosial," tutur Bob di Jakarta, dikutip Selasa (9/12).
Menurutnya, melambatnya pertumbuhan sektor manufaktur menjadi salah satu penyebab, padahal sektor ini menyerap sekitar 60% dari total tenaga kerja formal. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja formal.
Tantangan berikutnya adalah tingginya tingkat pengangguran pada kelompok usia muda (Generasi Z). Saat ini, pengangguran muda berada di angka 17%, dengan sebagian besar berasal dari lulusan SMA, yaitu sekitar 8–9%. Sementara itu, lulusan SD justru mencatat angka pengangguran yang rendah, hanya sekitar 2%, kemungkinan karena kelompok ini lebih fleksibel dalam menerima pekerjaan apa pun tanpa terlalu memilih.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lulusan menengah untuk terserap dalam pekerjaan yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas, sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat berbanding lurus dengan kesempatan kerja.
Bob menyoroti dua masalah serius di dunia kerja Indonesia. Pertama, investasi kini lebih banyak memakai mesin daripada pekerja. Pada 2013, Rp1 triliun investasi mampu menyerap 4.500 pekerja, namun kini hanya sekitar 1.364 orang.
"Penurunan ini menunjukkan bahwa investasi kini cenderung lebih padat modal, sehingga efek pengganda tenaga kerja (employment multiplier effect) menjadi semakin lemah. Artinya, meskipun arus investasi meningkat, peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang luas justru menurun," sambung dia.
Kedua, kualitas tenaga kerja masih rendah; sekitar 30% hanya lulusan SD. Kondisi ini membuat pemerintah dan perusahaan sulit menciptakan pekerjaan yang layak, produktif, dan adil bagi semua.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bob berharap fokus ke depan harus ditempatkan pada tiga hal utama, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, mendorong investasi yang padat karya untuk menyerap tenaga kerja, serta mengembangkan sektor-sektor formal yang mampu menciptakan pekerjaan berkelanjutan.
"Tanpa langkah strategis ini, penurunan pengangguran secara kuantitatif tidak akan diikuti dengan peningkatan kualitas dan stabilitas pekerjaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda," tutur Bob.
Tinggalkan Komentar
Komentar