periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui proyek pembangunan jembatan pasca bencana di wilayah Sumatra ternyata menyisakan persoalan utang.
Hal tersebut menanggapi pernyataan KASD Jenderal Maruli Simanjuntak saat Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama kementerian, lembaga dan kepala daerah.
Purbaya menerangkan selama ini peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada pada posisi belakang layar dalam urusan membayar pembiayaan bencana. Ia mengklaim bahwa semua berjalan dengan lancar karena melakukan pendanaan pada satu pintu yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Peran Menteri Keuangan sedikit, karena kami di belakang, kami cuman ya bayar kalau ada tagihan. Yang kami taukan selama ini, satu pintu lewat BNPB harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tau bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," kata Purbaya saat rapat tersebut, Selasa (30/12).
Selang klaim tersebut, Purbaya pun melontarkan candaan kepada Maruli dengan menanyakan jaminan atas utang pembangunan jembatan tersebut.
"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?" tanya Purbaya.
Maruli pun menjawab singkat namun mengundang gelak tawa seluruh peserta rapat.
"Ya tentara, Pak," jawab Maruli.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya pun menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya adalah percepatan penyaluran dana darurat dengan total Rp268 miliar, untuk tiga provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak, dengan skema bantuan langsung ke daerah.
"Yang ini program presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan waktu itu," jelasnya.
Selain itu, untuk dana tanggap darurat atau dana siap pakai, Pemerintah juga mengandalkan dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Hingga 18 Desember 2025, BNPB telah mengajukan tambahan dana sebesar Rp1,4 triliun, termasuk Rp650 trikiun untuk bencana di Sumatra.
Bendahara negara itu mengaku sempat memperkirakan kebutuhan dana tersebut akan jauh lebih besar dari angka tersebut.
"Mereka (BNPB) sudah minta tambahan ke kami Rp1,4 triliun. Ini masuk tanggal 18 Desember tahun ini. Ini untuk bencana Sumatera sebesar Rp650 miliar. Sebenarnya saya mengantisipasi lebih besar dari itu permintaan dari mereka," tutup Purbaya.
Tinggalkan Komentar
Komentar