periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya mendapat sindiran dari Presiden Prabowo Subianto saat retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sindiran tersebut berkaitan dengan praktik under invoicing dan penghindaran pajak yang dinilai masih marak terjadi.
Purbaya menyampaikan bahwa Presiden sebelumnya menyinggung persoalan under invoicing dan praktik penghindaran pajak yang kerap melibatkan pelaku usaha, bahkan disinyalir juga berkaitan dengan oknum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Tapi Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin Dengan Presiden di Hambalang Dia bilang apakah kita akan mau Dikebulin terus oleh pajak dan biaya cukai Itu pesan ke saya dari Presiden Walaupun dia ga ngeliat ke saya," kata Purbaya kepada wartawan, Jakarta, dikutip Jumat (9/1).
Purbaya mengaku telah menemukan indikasi pelanggaran serius di sektor kelapa sawit. Ia menyebut terdapat sekitar 10 perusahaan sawit besar yang diduga melakukan under invoicing terhadap hampir 50% volume ekspor mereka. Artinya, sebagian besar nilai ekspor yang sebenarnya tidak dilaporkan secara penuh.
"Saya kan baru dapet 10 perusahaan besar. itu dapet sekitar 50% kira-kira itunya kalau dipukul rata ya kira-kira yang total export mereka yang diakui nggak separuhnya. jadi nanti kita beresin," jelas Purbaya.
Selain di sektor ekspor, Purbaya juga menyoroti persoalan perpajakan di sektor industri. Ia mengungkapkan adanya perusahaan baja dan bahan bangunan asal China yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi kewajiban pajak, termasuk tidak memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga menyebabkan potensi kerugian negara yang besar.
"Nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. nanti kita tindak denga cepat. ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau pajak saja dari orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar. banyak perusahaan. tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang paak selama ini seperti agak tutup mata," terangnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan akan memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), guna memastikan seluruh potensi penerimaan negara dapat dihimpun secara optimal dan kebocoran dapat dicegah.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pembenahan internal di DJP dan DJBC agar kinerja pengawasan semakin efektif.
"Jadi saya akan selamatkan, supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. yang jelek-jelek kita akan rumahkan. saya akan kotakin betul," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar