Periskop.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, pemerintah mengupayakan penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional mulai 2026. Hal ini guna menekan disparitas harga antarwilayah.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat berlaku sama dengan dukungan pembiayaan distribusi oleh pemerintah.
“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin (12/1).
Upaya penerapan beras satu harga, membutuhkan penguatan peran Perum Bulog. Terutama dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga beras nasional, katanya menjelaskan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas pemberian margin penugasan kepada Bulog, agar lembaga tersebut memiliki ruang pembiayaan yang memadai dalam menjalankan tugas stabilisasi harga dan distribusi beras.
Zulhas menuturkan, perhitungan margin penugasan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai bagian dari penguatan peran Bulog.
Selain penguatan Bulog, ia mengatakan, pemerintah juga membahas kesiapan pasokan beras nasional, seiring dengan proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal mulai Februari. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan gambaran harga beras yang menjadi dasar pembahasan kebijakan satu harga.
“Kalau yang premium Rp14.900, kalau yang medium Rp13.500. Tapi kalau Bulog, SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang itu, bisa dijual Rp11.000 sampai Rp12.000,” terangnya.
Ia menegaskan, pembahasan beras satu harga masih dalam tahap pengupayaan kebijakan dan memerlukan dukungan berbagai instrument. Termasuk distribusi, pembiayaan, serta kesiapan infrastruktur.
Pemerintah berharap melalui penguatan peran Bulog dan kesiapan pasokan, disparitas harga beras antar wilayah dapat ditekan secara bertahap.
Beras SPHP
Sementara itu, Perum Bulog mengungkapkan, rencana penerapan beras satu harga hanya untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Kami sudah menghitung dengan staf-staf kami bahwa untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya. Beras SPHP, bukan beras premium," ujar Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.
Rizal mengatakan, beras satu harga untuk beras SPHP tersebut masih dalam tahap perencanaan. "Kami baru merencanakan, merencanakan dengan jumlah beras kita ini yang sekarang luar biasa besarnya," ungkapnya.
Rencananya, penerapan beras satu harga untuk beras SPHP tersebut akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke, dengan harga eceran tertinggi Rp12.500.
"(Rencananya) seluruh Indonesia, cukup murah menjadi Rp12.500. Para pengecer akan mendapat keuntungan Rp1.500 Rupiah," kata Rizal.
Menurut dia, rencana kebijakan beras satu harga untuk SPHP tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu. Namun pada dasarnya Presiden Prabowo Subianto, Menko Pangan dan Menteri Pertanian sudah setuju dengan konsep tersebut.
Ahmad Rizal pun mendorong kebijakan beras satu harga dari Sabang hingga Merauke, setelah Indonesia resmi mencapai swasembada pangan beras sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan, Bulog berperan aktif mengawal swasembada pangan nasional, seiring keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor beras sejak Januari hingga Desember 2025.
Ia mengatakan, keberhasilan swasembada beras tersebut telah dideklarasikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional dari hasil produksi petani dalam negeri.
Puncak swasembada pangan ditandai dengan stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton pada Juli 2025. Hal ini mencerminkan kuatnya produksi dalam negeri serta efektivitas pengelolaan cadangan nasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar