periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik sejumlah pengamat terkait usulan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Bank Indonesia (BI) yang dinilai berpotensi mengganggu independensi bank sentral. Ia menilai kekhawatiran tersebut berlebihan.
Menurutnya, mekanisme pengambilan keputusan di Bank Indonesia bersifat kolektif sehingga tidak mungkin dikendalikan oleh satu individu. Ia menegaskan Dewan Gubernur BI terdiri dari beberapa anggota dan setiap kebijakan diambil melalui proses diskusi dan musyawarah.
"Dia (ekonom) iri mungkin. Dia pikir, harusnya dia yang ke BI ekonomnya. Gini, kebijakan fiskal dan moneter kan nanti kalau orangnya ke sana, Pak Tommy kan pasti lebih independen, lebih bebas. Pasti dia enggak akan ke Gerindra lagi tuh kalau dugaan saya. Atau Gerindra pun di belakang. Tapi kan Dewan Gubernur bukan satu orang, ada berapa? Tujuh. Enggak bisa satu orang mempengaruhi semuanya," jelas Purbaya saat ditemui, Jakarta, Selasa (20/1).
Menganggapi kekhawatiran mengenai status Thomas sebagai pengurus aktif di Partai Gerindra dan sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengatur secara jelas syarat dan larangan bagi pejabat Bank Indonesia.
"Pasti dia mundur nanti kan, kan gampang, selesai. Berarti mundur setelah dilantik? Saya pikir pas fit and proper sudah mundur sebelum fit and proper kalau aturan seperti itu. Kalau di LPS kan gitu enggak boleh, di sini juga sama, pasti mundur dulu. Enggak ada masalah," terang dia.
Sebelumnya, Purbaya merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono diusulkan untuk mengisi posisi Deputi Bank Indonesia (BI). Menurutnya, perpindahan dari sektor fiskal ke moneter justru akan memperluas perspektif dan kompetensi kebijakan ekonomi nasional.
"Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi udah di fiskal sekarang, kalau masuk kan ke moneter, kan bagus saya mendukung," kata Purbaya kepada media, di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (19/1).
Purbaya menilai, wacana tersebut menunjukkan adanya kemungkinan peralihan peran Thomas dari kebijakan fiskal ke moneter.
"Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda mungkin besok kali saya mau lihat niatnya dia apa sih. Kayaknya switch ya, kelihatannya," tutup dia.
Tinggalkan Komentar
Komentar