periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bisa mengintip saldo tabungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga level eselon III. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan mencegah penyimpangan.
Berdasarkan hasil pemantauan sementara, Purbaya menilai kondisi keuangan para pejabat tersebut masih tergolong wajar.
"Semua tabungan mereka beberapa tahun terakhir, termasuk yang di sini. Sepertinya angka saldo tabungannya normal-normal aja, termasuk yang diproses (KPK)," kata Purbaya dalam acara Pelantikan Pejabat DJP Jakarta Utara, Kamis (22/1).
Meski demikian, ia mengingatkan agar para pegawai tidak menganggap pengawasan tersebut sebagai hal yang sepele. Menurutnya, pemerintah memiliki berbagai instrumen lain untuk memastikan tidak ada pelanggaran integritas.
"Jadi sepertinya orang pajak dan bea cukai juga sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi Anda jangan anggap enteng, saya masih bisa lihat dari tempat yang lain atau orang lain bisa lihat dari tempat yang lain," tegas Purbaya.
Bendahara negara itu menjelaskan pengawasan dilakukan terhadap seluruh pejabat hingga eselon III, bahkan sebagian pejabat eselon I juga telah dipantau. Ia menyebutkan, secara umum kondisi keuangan para pejabat tersebut relatif stabil.
"Saya punya akses ke semua pejabat. Yang saya periksa sampai eselon III. Eselon I sebagian besar juga saya lihat, uangnya flat. Mungkin mereka memang bagus," tuturnya.
Untuk metode pengawasan, Purbaya menegaskan pemantauan tidak hanya mengandalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data tersebut, menurutnya, juga dicocokkan dengan informasi perbankan dari tahun ke tahun.
"Itu rahasia. Di luar LHKPN. LHKPN kita cek masuk akal atau tidak, lalu dibandingkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun. Jadi pejabat kami enggak bisa sembunyi lagi dari pengawasan," Purbaya mengakhiri.
Tinggalkan Komentar
Komentar