periskop.id - Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi menilai Kementerian Pariwisata (Kemenpar) masih lalai dalam mengawasi aspek keselamatan dan keamanan pariwisata. Hal ini dinilai menyebabkan citra Indonesia memburuk di mata internasional.
Athari mengungkapkan adanya informasi bahwa Inggris disebut telah mengeluarkan edaran yang mengimbau warganya untuk menghindari sejumlah destinasi wisata di Asia, termasuk Indonesia.
“Kalau benar ada imbauan seperti itu, ini sangat berbahaya bagi pariwisata kita. Artinya ada persoalan serius yang tidak bisa dianggap sepele,” ujar anggota Athari saat raker DPR bersama Kemenpar, dikutip Kamis (22/1).
Sejalan dengan hal itu, Athari menyoroti minimnya standar operasional prosedur (SOP) keselamatan yang jelas dan terpusat dari pemerintah, terutama bagi pelaku usaha transportasi wisata. Selama ini, SOP keselamatan dinilai lebih banyak diserahkan kepada pihak swasta tanpa pengawasan ketat dari negara.
Padahal, Indonesia tengah menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan tidak menentu, terutama pada akhir tahun. Dengan karakter geografis sebagai negara kepulauan yang rawan badai dan cuaca buruk, absennya sistem keselamatan yang ketat dinilai memperbesar risiko kecelakaan wisata.
Athari menilai Kemenpar terlalu fokus pada promosi pariwisata, namun mengabaikan keselamatan wisatawan. Kondisi ini dinilai semakin mengkhawatirkan setelah adanya insiden yang melibatkan wisatawan mancanegara.
“Jangan hanya menyasar orang lapangan. Yang harus dipanggil dan dievaluasi itu perusahaan dan vendornya. Negara tidak boleh absen ketika nyawa wisatawan dipertaruhkan,” pungkasnya.
Operasional transportasi wisata tak luput dari penilaian Komisi VII, khususnya kapal penyeberangan dan bus pariwisata. Athari menilai pelaku usaha kerap memaksakan penumpang hingga over capacity. Selain itu, lemahnya perawatan armada serta pengabaian aspek keselamatan sering terjadi demi mengejar keuntungan.
“Banyak kapal penyeberangan yang tidak menghitung jumlah penumpang. Yang penting penuh dan untung. Ini bukan kesalahan di lapangan semata, tapi kegagalan sistem pengawasan,” tegasnya.
Selain kapal, Athari juga mengkritik pola penanganan kecelakaan bus pariwisata yang dinilai tidak adil. Selama ini, sopir kerap dijadikan pihak yang disalahkan, sementara perusahaan pemilik armada jarang dimintai pertanggungjawaban terkait perawatan kendaraan dan sistem rekrutmen pengemudi.
Tinggalkan Komentar
Komentar