Periskop.id - PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan program peremajaan armada, dengan target 20 unit kapal pada periode 2026–2028. Langkah ini dilakukan guna mendukung ketahanan energi nasional.
Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto menyampaikan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan distribusi energi ,sekaligus memperkuat industri maritim dalam negeri.
“Kita harus meremajakan kapal-kapal yang sudah berumur dan berjasa agar keandalan untuk distribusi energi dalam negeri tetap berjalan,” katanya dalam Diskusi Strategis Industri Maritim di Jakarta, Kamis (5/2).
Arif menjelaskan program peremajaan tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai skema. Mulai dari pembangunan baru, long-term time charter, hingga pembelian kapal second-hand.
Ia menambahkan, Pertamina juga siap menjalankan arahan pemerintah yang mewajibkan BUMN pelayaran untuk membeli dan merawat kapalnya melalui PT PAL Indonesia, sebagai agregator dan integrator. Dengan begitu, proyek peremajaan dapat melibatkan lebih banyak galangan kapal lokal yang siap berkolaborasi.
Menurut dia, keterlibatan galangan kapal dalam negeri, akan menjadi momentum untuk membangun kemandirian industri maritim nasional sekaligus mendukung ketahanan energi. Arif lebih lanjut menyampaikan, Pertamina memiliki rekam jejak panjang dalam pembangunan kapal di galangan dalam negeri.
Dalam 10 tahun terakhir, sebanyak 37 kapal milik grup Pertamina International Shipping (PIS) telah dibangun di Indonesia, mulai dari ukuran BL hingga MR.
"Ini bukti bahwa anak negeri sanggup membangun kapal ... Sembilan unit tanker GT buatan dalam negeri hingga kini masih beroperasi dan beberapa melayani kargo impor, bahkan diterima di terminal Singapura dan Malaysia yang memiliki standar inspeksi dan kontrol sangat ketat,” tuturnya.
Holding Galangan Kapal
Terkait dengan PT PAL Indonesia, Perusahaan pelat merah tersebut sedang disiapkan menjadi induk atau holding khusus bagi galangan kapal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai bagian dari konsolidasi industri maritim nasional.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyebutkan, kajian mengenai pembentukan holding tersebut saat ini sedang dibahas di Danantara.
“Danantara sedang melakukan konsolidasi industri galangan kapal BUMN … PT PAL diperintahkan untuk menjadi induk dari galangan-galangan kapal BUMN. Tetapi bentuknya seperti apa, ini masih dalam proses pembahasan,” kata Kaharuddin usai Diskusi Strategis Industri Maritim di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, kajian konsolidasi sudah berjalan sejak tahun lalu dan mencakup empat BUMN yang memiliki galangan kapal. Antara lain, PT PAL Indonesia, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DPKB), PT Dok & Perkapalan Surabaya (DPS), dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI).
Meski konsolidasi BUMN tengah digodok, Kaharuddin menegaskan, peran galangan kapal swasta tetap sangat penting. “Kami akan terus berjalan secara paralel. Selain BUMN, kita juga membutuhkan industri galangan kapal swasta. Dan justru ini yang lebih banyak,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2), Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan, PT PAL akan berperan sebagai anchor atau jangkar bagi perusahaan-perusahaan perkapalan nasional. Ia menyampaikan, proyek-proyek maritim, khususnya pembangunan kapal BUMN, diwajibkan untuk dilakukan melalui PT PAL Indonesia.
Menurut dia, kewajiban tersebut bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas industri perkapalan nasional. Oleh karena itu, BUMN pelayaran seperti PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pelni, dan ASDP diwajibkan membangun kapal melalui PT PAL Indonesia.
Tinggalkan Komentar
Komentar