Periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti penyaluran subsidi energi yang dinilai belum tepat sasaran, salah satunya pemilik lebih dari satu mobil yang masih mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Pemerintah pun menjanjikan reformasi subsidi menjadi salah satu fokus penyusunan APBN 2027 agar bantuan negara lebih adil dan tepat sasaran.
Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menjelaskan, skema subsidi yang bersifat terbuka saat ini membuat kelompok masyarakat mampu justru berpotensi menikmati subsidi lebih besar dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kalau kita lihat, subsidi masih belum tepat sasaran. Masih banyak orang yang pakai mobil mewah mengisi BBM bersubsidi, punya mobil dua, punya mobil tiga mengisi BBM bersubsidi," kata Rofyanto dalam konsultasi publik RAPBN 2027, Jumat (7/8).
Menurut Rofyanto, kondisi tersebut terjadi karena besaran subsidi yang diterima bergantung pada konsumsi BBM. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula potensi subsidi yang dinikmatinya.
"Kalau kebijakan subsidi ini bersifat terbuka, orang yang punya dua mobil, punya tiga mobil, otomatis akan lebih banyak menikmati subsidinya dibandingkan orang yang hanya pakai motor," ujar Rofyanto.
Rofyanto menambahkan, pengguna sepeda motor umumnya mengonsumsi BBM jauh lebih sedikit dibanding mobil. Pemilik beberapa mobil, lanjutnya, bisa membeli BBM bersubsidi dalam jumlah lebih besar sehingga nilai subsidi yang diterima ikut bertambah.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk terus mendorong reformasi subsidi agar anggaran negara benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Selain subsidi energi, pemerintah disebut bakal memperkuat efektivitas program perlindungan sosial. Anggaran perlinsos pada 2026 tercatat lebih dari Rp500 triliun, digunakan antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, kartu sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga sejumlah program beasiswa.
Rofyanto menegaskan, besarnya anggaran tersebut harus diiringi pengawasan ketat agar penyalurannya tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program subsidi dan bantuan sosial, menurutnya, akan membuat belanja negara lebih transparan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan APBN.
"Kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk mengawasi bersama-sama pelaksanaan program bansos, program perlinsos ini. Jadi memang yang menerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan," kata Rofyanto.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar