Mentan Siapkan Lahan 2 Juta Hektare untuk Industri Bioetanol Nasional

Periskop.id - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk memperkuat industri bioetanol nasional.

Pemerintah mengembangkan bioetanol berbasis tebu, ubi kayu atau singkong, serta jagung sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi.

Amran mengatakan, pengembangan ketiga komoditas tersebut akan disesuaikan dengan potensi pertanian di masing-masing daerah. Menurutnya, ketersediaan bahan baku harus dipastikan sebelum pembangunan industri bioetanol dilakukan secara masif.

"Pemerintah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional sekaligus langkah memperkuat kemandirian energi," kata Amran, Senin (21/9).

Amran menjelaskan, pembangunan industri bioetanol tidak bisa hanya berfokus pada pendirian pabrik. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan kawasan pertanian dalam skala besar yang terintegrasi dengan industri pengolahan.

"Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia," ujarnya.

Menurut Amran, tebu menjadi salah satu komoditas utama karena memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sementara itu, singkong dan jagung akan dikembangkan di daerah yang memiliki kesesuaian lahan serta produktivitas tinggi.

"Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol," tegas Amran.

Amran menilai kepastian pasokan bahan baku menjadi faktor penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pengembangan industri diperluas.

Menurut Amran, pembiayaan pembangunan industri dapat melibatkan BUMN dan pihak swasta. Pemerintah akan berperan dalam menyiapkan kawasan, sedangkan investasi industri dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.

"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara," beber Amran.

Amran juga menekankan agar pengembangan bioetanol memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kawasan produksi. Menurutnya, pemerintah akan mendorong pola kemitraan sehingga masyarakat ikut memperoleh manfaat dari pertumbuhan pertanian dan industri.

"Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat," tegas Amran.

Selain masyarakat, Amran mengatakan pengusaha daerah akan didorong ikut terlibat dalam pengembangan kawasan bioetanol. Menurutnya, keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Pada tahap awal, Amran mengatakan Kementerian Pertanian akan memperkuat pengembangan jagung melalui percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan. Dukungan awal akan diberikan dengan luasan 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten.

Menurut Amran, daerah yang mampu menunjukkan hasil produksi baik dapat memperoleh tambahan pengembangan lahan hingga 1.500 hektare. Pemerintah juga akan menyiapkan alat dan mesin pertanian untuk mendukung produktivitas kawasan.

"Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung," jelasnya.

Untuk komoditas tebu, Amran menyebut pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala lebih besar. Menurutnya, kebutuhan lahan untuk pengembangan tebu mencapai sekitar 1 juta hektare.

"Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama," beber Amran.

Dalam penyiapan kawasan, Amran mengatakan pemerintah akan mengutamakan lahan yang memenuhi aspek teknis dan memiliki kepastian legalitas. Pemerintah juga disebut akan mempertimbangkan berbagai sumber lahan yang tersedia.

Amran menegaskan pengembangan bioetanol tetap memperhatikan aspek lingkungan. Menurutnya, pemerintah akan lebih dahulu mengkaji kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri, tanaman pangan, maupun lahan yang telah dilepaskan.

Ia mengatakan pelepasan kawasan hutan akan ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam penyiapan lahan. Pemerintah, menurut Amran, tetap ingin menjaga lingkungan sekaligus mendorong kemandirian energi.

"Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi," katanya.