periskop.id — Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa kemampuan daya ingatnya terhadap ratusan nomor pasal dalam undang-undang terbentuk dari kebiasaan masa lalunya saat duduk di bangku sekolah, yakni memasang toto gelap atau togel.
"Saya kalau nomor-nomor itu biasanya ingat. Karena dulu waktu SMA sering masang togel. Jadi kan harus tahu ini, harus ingat nomor-nomor itu," ujar Eddy dalam Webinar Sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (29/1).
Pernyataan tersebut terlontar saat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada ini membedah struktur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Ia sedang merinci jumlah bab dan pasal yang wajib dipahami oleh aparat penegak hukum maupun akademisi.
Eddy menyebutkan bahwa dokumen hukum yang baru disahkan sebagai UU Nomor 20 Tahun 2025 tersebut memiliki struktur yang cukup tebal dan kompleks. Regulasi ini memuat total 23 bab dan ratusan pasal teknis.
"KUHAP itu 23 bab, 369 pasal. Betul ya Pak? Saya kalau nomor-nomor itu biasanya ingat," tambahnya di sela-sela pemaparan materi teknis hukum acara pidana kepada peserta webinar.
Tidak hanya menyinggung soal angka, Eddy juga menggunakan analogi ringan untuk menjelaskan istilah hukum yang rumit kepada ribuan peserta daring maupun luring. Salah satunya saat ia menerangkan konsep antinomi dalam teori hukum.
Ia sempat melemparkan pertanyaan kepada peserta mengenai istilah tersebut, sebelum menyamakannya dengan merek obat anti mabuk perjalanan yang populer di masyarakat.
"Pernah dengar antinomi hukum? Belum? Antinomi itu kalau untuk mencegah mabuk laut, udara, dan darat. Antimo namanya," ucapnya yang disambut respons dari peserta di lokasi.
Ia lantas meluruskan bahwa antinomi yang dimaksud dalam konteks hukum adalah situasi di mana terdapat dua keadaan yang saling bertentangan namun tidak boleh saling menegasikan. Konsep ini menjadi dasar filosofis penyusunan KUHAP baru.
Menurutnya, KUHAP mengandung antinomi karena harus menyeimbangkan dua hal yang bertolak belakang, yakni perlindungan hak asasi manusia di satu sisi dan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindak kejahatan di sisi lain.
Pendekatan komunikasi menggunakan analogi keseharian tersebut digunakan Eddy sepanjang sesi sosialisasi. Webinar ini sendiri bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai perubahan hukum acara pidana kepada ASN, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum.
Tinggalkan Komentar
Komentar