periskop.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi ulang dan menarik diri dari keanggotaan forum Board of Peace karena dinilai tidak berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina serta melibatkan agresor Israel.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/1).
MUI menyoroti struktur forum yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keberadaan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di dalamnya menjadi catatan merah.
Netanyahu dikenal sebagai aktor utama penjajahan di tanah Palestina. Kehadirannya dalam sebuah forum perdamaian dianggap sebagai paradoks yang menyakitkan.
Ironisnya, Palestina justru tidak dilibatkan dalam forum tersebut. Absennya representasi negara terjajah ini membuat kredibilitas forum dipertanyakan.
Cholil juga mengungkap kejanggalan administratif yang merugikan Indonesia. Negara justru dibebani biaya iuran untuk bergabung dalam forum yang bias tersebut.
"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menyebut forum ini sebagai manifestasi nyata neokolonialisme.
"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme," cetus Sudarnoto.
MUI memandang ada cacat struktural serius dalam tubuh forum ini. Israel ditempatkan sebagai anggota setara, bukan sebagai kekuatan pendudukan (occupying power) yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Model penyelesaian konflik seperti ini dinilai berbahaya. Isu keadilan dan kemerdekaan berpotensi tergeser menjadi sekadar manajemen stabilitas kawasan semata.
Keterlibatan tanpa garis batas tegas berisiko fatal bagi citra diplomasi Indonesia. Pemerintah bisa dianggap memberikan legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan Palestina.
MUI menegaskan perdamaian sejati mustahil terwujud tanpa pemulihan hak rakyat Palestina. Skema Board of Peace saat ini dinilai gagal total menunjukkan arah perdamaian yang adil.
Tinggalkan Komentar
Komentar