Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 6 juta data ganda penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini mendorong BGN mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Kepala BGN Sudaryono menyebutkan, penyisiran data terus dilakukan untuk memastikan tidak ada penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali. Ia menegaskan koordinasi antarlembaga jadi kunci agar identitas ganda bisa dihilangkan dari sistem.
"Kami saling ngobrol sehingga betul-betul tidak ada dobel identitas. Jangan sampai ada yang dobel," ujar Sudaryono usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8).
Sudaryono menguraikan, salah satu penyebab utama munculnya data ganda adalah siswa SMP atau MTs yang tercatat sebagai penerima manfaat lewat dua basis data berbeda.
Kedua basis data itu masing-masing dikelola Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Tumpang tindih pencatatan inilah yang membuat angka duplikasi membengkak hingga jutaan.
Karena itu, BGN bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemadanan data. Tujuannya agar setiap penerima manfaat hanya memiliki satu identitas dalam sistem MBG.
Selain membahas sinkronisasi data, rapat koordinasi tersebut juga mengevaluasi kesiapan operasional 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah rampung dibangun. Seluruh dapur itu berada di daerah dengan tingkat stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Seluruh dapur tersebut dinilai siap beroperasi dan akan diaktifkan secara bertahap sesuai prioritas pemerintah. BGN menargetkan penetapan daerah prioritas mulai dilakukan pekan depan.
Wilayah yang menjadi fokus awal antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nias di Sumatra Utara. Sejumlah kawasan terpencil di Maluku dan Maluku Utara turut masuk daftar prioritas karena masih menghadapi persoalan stunting dan keterbatasan akses layanan gizi.
Lewat pemadanan data penerima manfaat dan percepatan operasional dapur MBG di daerah rawan stunting, pemerintah berharap program ini berjalan lebih akurat dan efisien. Dampaknya diharapkan lebih besar terhadap upaya penurunan stunting di Indonesia.
"Kami saling ngobrol sehingga betul-betul tidak ada dobel identitas. Jangan sampai ada yang dobel," tegas Sudaryono.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar