periskop.id - Pasar kendaraan listrik di Indonesia menghadapi ancaman stagnasi setelah berakhirnya berbagai stimulus fiskal pada akhir 2025. Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, tanpa kebijakan insentif baru, momentum pertumbuhan kendaraan listrik bisa kehilangan daya dorong yang selama ini menopang optimisme menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
“Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk segera menggulirkan kebijakan pemanis guna menjaga momentum pertumbuhan EV di tanah air. Tanpa kepastian insentif, target ambisius Net Zero Emission 2060 melalui percepatan adopsi kendaraan rendah emisi dikhawatirkan kehilangan daya dorong,” ujar Bebin dilansri dari Antara, Kamis (15/1).
Menurutnya, saat ini terjadi kekosongan regulasi setelah berakhirnya pembebasan bea masuk mobil listrik impor utuh (completely built up/CBU) serta dihentikannya skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%. Padahal, intervensi pajak terbukti efektif mendorong konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama karena harga baterai masih menyumbang sekitar 40% dari total harga kendaraan. Kekhawatiran terkait usia pakai baterai juga sempat menahan minat pasar.
“Ketika pemerintah memberikan insentif pajak, kondisinya berubah drastis. Perkembangan teknologi baterai juga ikut berperan. Harga yang lebih terjangkau, ditambah fitur dan desain yang kekinian, membuat penjualan EV meningkat signifikan,” jelasnya.
Namun tren positif itu kini terancam. Harga kendaraan listrik diprediksi melonjak seiring hilangnya dukungan fiskal, yang berpotensi membuat pasar kembali lesu. Dalam kondisi ketidakpastian, konsumen cenderung menunda pembelian sambil menunggu kepastian harga dan manfaat EV.
Bebin menekankan, dukungan terhadap kendaraan rendah emisi semakin krusial mengingat sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama emisi karbon.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan, transportasi menyumbang lebih dari 27% emisi energi nasional pada 2024. Situasi ini diperparah oleh kualitas bahan bakar minyak (BBM) Indonesia yang tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara.
Saat ini, dari lini produk Pertamina, hanya Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang memenuhi standar Euro 4 dengan kadar sulfur di bawah 50 ppm. Namun, serapan pasar terhadap BBM ramah lingkungan tersebut masih kalah jauh dibandingkan produk berharga murah dengan kadar sulfur tinggi. Padahal, riset International Energy Agency (IEA) menegaskan bahwa transisi ke BBM rendah sulfur dapat menekan emisi kendaraan hingga 90%.
“Jika pemerintah serius mengejar target NZE, perlu ada kebijakan baru sebagai pengganti insentif sebelumnya. Termasuk membuka ruang lebih besar bagi kendaraan hybrid yang terbukti mampu menghemat BBM sekaligus menekan emisi secara nyata,” tegas Bebin.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pasar EV di Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepastian regulasi dan dukungan fiskal. Tanpa itu, ambisi besar menuju NZE 2060 bisa kehilangan pijakan yang kuat.
Tinggalkan Komentar
Komentar