Periskop.id - Dunia olahraga internasional kini berada di ambang krisis diplomatik besar. Sebuah gerakan politik dari jantung London mulai menggoyang stabilitas penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di dunia.
Sekelompok anggota parlemen lintas partai di Inggris secara resmi mendesak FIFA untuk mempertimbangkan langkah ekstrem: mengeluarkan Amerika Serikat (AS) dari keanggotaan dan kompetisi Piala Dunia.
Desakan ini tidak muncul tanpa alasan. Sebagaimana dilansir oleh BBC pada Selasa (13/1), gelombang protes ini dipicu oleh kebijakan luar negeri AS di bawah administrasi Presiden Donald Trump yang dinilai agresif dan melanggar hukum internasional.
Fokus utama ketegangan ini adalah operasi militer AS di Caracas, Venezuela, yang berujung pada penangkapan paksa Presiden Nicolas Maduro pada awal bulan ini.
Kronologi Penangkapan Maduro dan Eskalasi Militer
Aksi pasukan AS di ibu kota Venezuela tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai intervensi langsung terhadap kedaulatan sebuah negara.
Meskipun Gedung Putih berdalih bahwa penangkapan Maduro adalah operasi penegakan hukum terhadap "pemimpin ilegal" yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba dan terorisme, reaksi dunia internasional sangat kontras.
Maduro, yang kini berada dalam pengawasan AS, menegaskan bahwa dirinya adalah tawanan perang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dirinya sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati dalam tindakan tersebut. Di sisi lain, Trump secara terbuka menyatakan bahwa AS kini akan mengambil kendali atas Venezuela beserta industri minyaknya.
Namun, Venezuela bukan satu-satunya sasaran. Dalam beberapa pekan terakhir, AS juga melakukan aksi militer di Nigeria serta memberikan sinyalemen operasi lanjutan di beberapa negara lain, termasuk Meksiko yang merupakan sesama tuan rumah Piala Dunia 2026.
Ancaman serupa juga diarahkan kepada Kolombia dan Iran, yang keduanya merupakan peserta resmi turnamen tersebut.
Mosi Parlemen Inggris: Menuntut Konsistensi FIFA
Sebanyak 23 politisi dari berbagai latar belakang partai di Inggris telah menandatangani mosi parlemen yang menyerukan sanksi tegas bagi AS.
Mereka berargumen bahwa badan olahraga internasional seperti FIFA tidak boleh digunakan untuk melegitimasi atau menormalkan pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara adidaya.
Para anggota parlemen menyoroti pola ancaman yang terus diulang oleh pejabat senior AS terhadap negara-negara seperti Denmark, Kolombia, dan Kuba.
Salah satu isu yang paling mencolok adalah ambisi Trump untuk mengambil alih Greenland dari Denmark demi alasan keamanan nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Brian Leishman, salah satu penandatangan mosi, menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan aturan FIFA.
“Mari kita konsisten. Ini adalah invasi terhadap negara berdaulat dan penculikan seorang presiden di Venezuela. Saya sangat kritis terhadap Maduro, itu jelas. Namun apa yang kita lihat adalah pelanggaran hukum internasional. Jika Rusia diperlakukan demikian—dan itu tepat—maka konsistensi juga harus diterapkan,” ujar Leishman kepada Daily Mirror, memberikan perbandingan tajam dengan sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada Rusia.
Sebagai informasi, FIFA telah melarang Rusia bertanding sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022. Para pengkritik melihat adanya standar ganda jika FIFA tetap membiarkan AS berkompetisi sementara melakukan pelanggaran kedaulatan yang serupa.
Dilema "Peace Prize" dan Hubungan Infantino-Trump
Ironisnya, ketegangan ini memuncak hanya berselang sebulan setelah FIFA menganugerahkan "Peace Prize" perdana kepada Trump pada Desember 2025 di Washington.
Saat itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji peran Trump dalam mendorong gencatan senjata di Timur Tengah. Hingga saat ini, FIFA menolak berkomentar mengenai mosi parlemen Inggris dan tidak menunjukkan indikasi akan meninjau ulang penghargaan tersebut.
Kedekatan antara Infantino dan Trump memicu tudingan bahwa FIFA telah terpolitisasi secara mendalam. Meskipun FIFA bersikeras memiliki kewajiban hukum untuk tetap netral, sejarah menunjukkan bahwa organisasi ini sering kali terjepit di antara kepentingan politik tuan rumah.
Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, turnamen tetap berjalan meski ada aneksasi Krimea. Namun, situasi di Venezuela dan ancaman terhadap Meksiko serta Greenland kini menciptakan tekanan yang jauh lebih besar.
Dampak Terhadap Olimpiade dan Masalah Imigrasi
Bukan hanya FIFA, Komite Olimpiade Internasional (IOC) juga berada dalam tekanan menjelang Olimpiade Musim Dingin di Milan dan Cortina, Italia.
Meski tetap melarang tim Rusia, IOC menegaskan tidak akan mengecualikan atlet Amerika. Dalam pernyataannya kepada BBC, IOC menyatakan bahwa mereka harus menghadapi realitas politik yang kompleks dan fokus pada upaya menyatukan atlet di atas konflik politik.
Namun, tantangan nyata justru ada pada kebijakan domestik AS. Kebijakan imigrasi Trump yang lebih keras berpotensi menghambat jalannya Piala Dunia yang dijadwalkan mulai 11 Juni.
Warga dari empat negara peserta—Iran, Haiti, Senegal, dan Pantai Gading—saat ini menghadapi larangan perjalanan ke AS. Lebih jauh lagi, adanya risiko operasi imigrasi besar-besaran oleh lembaga imigrasi AS (ICE) di lokasi-lokasi pertandingan menimbulkan kekhawatiran serius bagi keselamatan pengunjung.
Partai Demokrat Eropa (EDP) memperingatkan bahwa ketidakpastian hukum, risiko keputusan visa yang tidak transparan, serta praktik pengawasan data pribadi di AS juga menimbulkan risiko nyata bagi warga Eropa.
EDP bahkan menyatakan dapat meminta federasi sepak bola nasional mereka untuk mempertimbangkan menarik diri dari turnamen jika jaminan keselamatan tidak terpenuhi.
Sebagian pihak menilai situasi ini bisa semakin rumit bagi organisasi olahraga, tergantung langkah Trump selanjutnya.
“FIFA dan IOC berpotensi menghadapi sakit kepala besar,” kata John Zerafa, penasihat senior bagi negara dan kota penyelenggara ajang olahraga besar.
Piagam FIFA dan IOC menjunjung tinggi perdamaian dan kedaulatan, sehingga menurutnya, jika AS benar-benar menggunakan kekuatan militer terhadap sekutu NATO seperti Denmark (terkait Greenland), prinsip netralitas olahraga akan benar-benar runtuh.
Tinggalkan Komentar
Komentar