periskop.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyoroti minimnya anggaran Indonesia Anti-Scam Center (IASC) yang hanya Rp3,9 miliar per tahun.
Kiki sapaan akrabnya, menilai anggaran tersebut belum memadai untuk menangani lonjakan laporan scam yang semakin kompleks di Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kiki menyampaikan IASC saat ini menerima lebih dari 1.000 laporan scam per hari, jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Kondisi ini menuntut respons cepat dan sistematis untuk menyelamatkan dana korban. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan membuat modus scam semakin canggih.
“Pendekatan konvensional tidak lagi cukup. Dukungan anggaran tambahan diperlukan untuk memperkuat sistem deteksi, pemblokiran rekening terindikasi, dan percepatan pengembalian dana korban,” ujarnya di Kompleks DPR, Jakarta Kamis (22/1).
Adapun, sejak dibentuk pada November 2024 IASC telah memproses lebih dari 432.000 laporan masyarakat, memblokir sekitar 397.000 rekening yang terindikasi scam, dan berhasil menyelamatkan dana korban senilai Rp432 miliar.
Kiki menambahkan tanpa tambahan anggaran, efektivitas IASC dalam melindungi konsumen akan terbatas.
"Kami menghadapi kejahatan lintas negara dan berbagai modus baru yang memanfaatkan rekening bank, dompet digital, aset kripto, hingga e-commerce. Hal ini membutuhkan sistem teknologi canggih,” sambungnya
Sehingga Kiki berharap dapat mempertimbangkan peningkatan anggaran sebagai langkah strategis perlindungan konsumen.
"Anggaran memadai menjadi fondasi agar IASC dapat beroperasi secara maksimal, dari pencegahan, penanganan laporan, hingga pemulihan hak-hak korban,” jelasnya.
Selain itu, dalam hal ini IASC menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan sektor. Penguatan sinergi antara OJK, Satgas PASTI, kepolisian, dan lembaga lainnya diharapkan mampu mempercepat pengembalian dana korban dan menekan risiko kerugian yang lebih besar.
“Sinergi kolaborasi dan dukungan anggaran yang cukup adalah kunci untuk memastikan penanganan scam berjalan terpadu dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional,” pungkas Kiki
Tinggalkan Komentar
Komentar