periskop.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan permohonan dukungan anggaran tambahan kepada DPR RI guna memperbarui infrastruktur teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan big data demi mengimbangi kecanggihan modus operandi pelaku kejahatan keuangan yang terus berevolusi.
“Maka tentu saja diperlukan dukungan anggaran kepada SATGAS PASTI maupun Anti-Scam Center ini supaya juga bisa dapat dilengkapi oleh teknologi berbasis AI maupun kekuatan big data algorithm dan perkembangan-perkembangan lainnya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1).
Mahendra menjelaskan bahwa kondisi kejahatan di sektor keuangan saat ini sudah sangat kompleks. Para pelaku tidak lagi menggunakan cara manual, melainkan memanfaatkan teknologi masif seperti deepfake untuk memalsukan audio visual hingga penggunaan robot untuk transaksi cepat.
Menurutnya, otoritas tidak mungkin lagi mengandalkan pendekatan konvensional untuk menghadapi serangan siber yang terorganisir dan berteknologi tinggi tersebut. Kesenjangan teknologi antara regulator dan pelaku kejahatan harus segera dipangkas.
“Sebab tidak mungkin kita berhadapan dengan kondisi yang semakin kompleks, semakin canggih, semakin membasiskan kepada kemampuan teknologi dengan pendekatan-pendekatan yang konvensional,” tegas Mahendra.
Kebutuhan akan teknologi canggih ini semakin mendesak mengingat anggaran yang tersedia saat ini dinilai sangat minim. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan fakta miris mengenai kecilnya dana operasional unit anti-scam.
“Kalau anggaran Bu, anggaran di kami Bu itu hanya Rp3,9 miliar setahun Bu,” ungkap wanita yang akrab disapa Kiki tersebut saat menjawab pertanyaan anggota dewan mengenai efisiensi anggaran.
Merespons keluhan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, memberikan dukungan penuh agar OJK mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk belanja teknologi. Ia tidak ingin lembaga otoritas negara kalah langkah dari para kriminal.
“Kalau memang anggarannya tidak cukup Pak Ketua mungkin Komisi 11 mencarikan solusi untuk hal ini supaya paling tidak OJK memiliki anggaran yang cukup untuk pengembangan teknologi,” ujar Harris.
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa investasi teknologi adalah harga mati untuk melindungi dana masyarakat. Jika OJK dibiarkan dengan peralatan seadanya, sindikat penipu akan terus leluasa menguras rekening warga.
“Supaya jangan kalah dengan scammer-nya. Jangan kalah sama penjahatnya. Maksudnya lembaga segede OJK kita biarkan,” tambah Harris.
OJK sendiri saat ini tengah menjajaki opsi untuk mendapatkan dukungan sistem dari lembaga donor internasional guna menutupi celah kebutuhan teknologi yang belum terakomodasi oleh anggaran negara.
Tinggalkan Komentar
Komentar