Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan, anggaran untuk subsidi pangan sebesar Rp300 miliar tidak dikurangi atau dipangkas. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disetujui dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11).
“Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota Dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” kata Pramono saat dijumpai usai Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Dalam rapat paripurna tersebut, beberapa anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan keberatan, soal dipangkasnya anggaran untuk subsidi pangan. Salah satunya adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. Ia mengaku sedih, karena rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar seharusnya tidak dilakukan.
“Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah Gubernur,” ujar Lukmanul.
Senada dengan Lukmanul, Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine juga mengaku kecewa dengan rencana pemangkasan anggaran subsidi pangan.
“Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan kami melakukan reses di bawah, itu tidak ada jawaban bahwa rakyat kita tidak suka daging dan susu,” kata Josephine.
Saat Raperda APBD 2026 yang sudah disetujui, sebagian besar Anggota DPRD DKI Jakarta keluar ruangan atau walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk kekecewaan. Menanggapi terkait hal ini, Pramono pun langsung menyampaikan, dirinya akan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) DKI Jakarta untuk mengkaji terkait pemotongan anggaran subsidi pangan itu.
“Karena saya yakin semangat kita sama, untuk subsidi pangan pasti akan menjadi prioritas bagi kita semua,” ungkapnya.
Pramono sendiri telah menyampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin terkait hal ini. "Kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD Perubahan," serunya.
Tetapi yang jelas, tidak ada pemotongan. "Sehingga dengan begini, apa yang dikhawatirkan ada pemotongan, nggak ada pemotongan,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar