Periskop.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggencarkan edukasi dini, untuk mencegah agar sungai tidak disalahgunakan warga sebagai toilet.
"Perlu edukasi dini kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa hal-hal seperti itu kalau tetap dikerjakan, maka kemudian ujung-ujungnya sungainya akan marah," kata Menteri PU Dodi Hanggodo di Jalan Inspeksi Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (21/11).
Dia mengatakan, edukasi itu dapat diwujudkan melalui komunikasi dengan komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Sebagai langkah preventif, pihaknya pun membangun tanggul dan melaksanakan kegiatan bersih-bersih dari hulu. Seperti yang dilakukan pada Jumat ini, membersihkan Sungai Ciliwung dengan menggandeng Pemerintah Kota Jakarta Selatan beserta jajarannya.
"Tidak bisa Kementerian PU sendiri atau kementerian terkait, seperti saya sudah bilang kan Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan seterusnya, juga dengan Pemda-Pemda terkait," ucap Dodi.
Kerja sama antara lapisan pemerintah itu pun diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal, untuk masyarakat di sekitar Sungai Ciliwung.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal di 55 rukun warga (RW) yang masuk kategori kawasan kumuh. Program itu bertujuan memperbaiki infrastruktur dasar di permukiman padat penduduk.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah merevitalisasi 16 fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal pada tahun anggaran 2024. Hal ini sebagai upaya menghapus perilaku buang air besar sembarangan (BABS) sebagian warga Jakarta. Kegiatan revitalisasi MCK yang telah dilaksanakan itu dapat menekan perilaku BABS yang terjadi di sekitar MCK.
Merujuk data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dinas Kesehatan, kelurahan dengan angka BABS tertinggi per wilayah administrasi, yakni Kelurahan Kapuk (Jakarta Barat) dan Kelurahan Mangga Dua Selatan (Jakarta Pusat). Kemudian, Kelurahan Penjaringan (Jakarta Utara), Kelurahan Manggarai (Jakarta Selatan), dan Kelurahan Cipinang Besar Utara (Jakarta Timur).
Tangki Septic Komunal
Sebelumnya, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu mempercepat pembangunan tangki septik komunal agar masalah buang air besar sembarangan (BABS) di daerah itu segera teratasi.
"Masih ada warga Jakarta yang buang air besar sembarangan. Kondisi itu jelas melanggar martabat manusia dan harus segera diatasi. Pemprov DKI harus mencarikan solusi yang dapat menyelesaikannya secara tuntas," kata Bun Joi beberapa waktu lalu.
Menurut dia, kendala permasalahan lahan yang kurang, bisa diatasi dengan membangun tangki septik komunal berukuran sedang. Pasalnya, tidak membutuhkan banyak tempat untuk dibangun di permukiman padat penduduk.
Ia mengatakan, jika pemerintah sulit mencari lahan yang masih kosong, Pemprov DKI dapat berdiskusi dengan warga di sekitarnya. Karena bisa saja ada warga yang bersedia menyediakan lahan agar dibangun tangki septik komunal itu.
"Ini sudah menjadi permasalahan bersama yang harus dihadapi oleh para warga. Tinggal skemanya nanti diatur baiknya seperti apa," ujarnya.
Ia menambahkan dari data yang ada sembilan kelurahan di empat kota administratif DKI Jakarta warganya masih ada yang melakukan BABS. Adapun rinciannya adalah empat kelurahan di Jakarta Utara, dua kelurahan di Jakarta Barat, dua kelurahan di Jakarta Timur dan satu kelurahan di Jakarta Selatan.
Bun mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar menangani permasalahan ini dengan cepat, karena khawatir hal itu bisa menjadi isu kesehatan publik apabila tidak segera ditangani.
"Pemprov DKI perlu menyadari bahwa masalah ini bisa dengan cepat berubah menjadi isu kesehatan publik apabila tidak segera dicarikan solusi," kata dia.
Pemprov DKI Jakarta sendiri sudah menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).
"Kami, khususnya Jakarta Timur secara serius menyelesaikan persoalan BABS. Kami juga bekerja sama dengan ahli biogas dari Kediri, dikenal sebagai Ratu Biogas Indonesia," kata Pramono Anung.
Pramono menyebut, persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dengan program ini, menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.
"Kami menargetkan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, salah satunya di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina," ujar Pramono.
Tinggalkan Komentar
Komentar