Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI menggelontorkan anggaran sebesar Rp232 miliar untuk normalisasi Sungai Ciliwung, demi menekan kemacetan dan banjir di Jakarta.
"Untuk yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ada dua kelurahan, yakni Cililitan dianggarkan Rp111 miliar dan Pengadegan diestimasikan Rp121 miliar, sehingga dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jumat (21/11).
Pramono merinci, Cililitan memiliki 37 bidang, sementara Pengadegan mempunyai 54 bidang yang dilakukan normalisasi. Saat ini, normalisasi Sungai Ciliwung sudah dalam tahap pembebasan lahan yang diharapkan rampung pada awal 2026.
Pembebasan lahan dilakukan oleh Pemprov DKI, sementara pembuatan tanggul dikerjakan oleh Kementerian PU. Lebih lanjut, Pramono menyebutkan penataan Ciliwung juga termasuk dalam pembangunan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas.
"Awal Januari, kami akan mulai melakukan pembangunan untuk TOD di Dukuh Atas sekaligus Sungai Ciliwung yang di bawahnya akan kami optimalkan, kita manfaatkan," ucap Pramono.
Kawasan TOD baru tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan warga Jakarta untuk beraktivitas maupun bersantai di Sungai Ciliwung. Selain Ciliwung, Pemprov DKI juga segera melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer.
Sungai Ciliwung sendiri mempunyai hulu di Bogor, Jawa Barat, dan membentang sepanjang kurang lebih 120 kilometer dengan hilir di pantai utara Jakarta. Sementara itu, banjir yang terjadi di Jakarta kerap dipicu oleh penyempitan sungai tersebut, lantaran keberadaan sejumlah bangunan di bantarannya.
Sejak 2014, pemerintah telah menormalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer, dan kini sudah 16 kilometer yang telah selesai dikerjakan, sedangkan sisanya 17 kilometer masih dalam proses pengerjaan dan pembebasan lahan.
Normalisasi Sungai Ciliwung melintasi sejumlah kelurahan di Jakarta, yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.
Normalisasi merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir di Jakarta, mulai dari hulu hingga hilir, untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi normal, yaitu 35-50 meter.
Pembersihan Sungai Ciliwung
Sekadar informasi, hari ini, Jumat (21/11), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membersihkan Sungai Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk membuka rangkaian (kick-off) Hari Bakti ke-80 bertema "Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".
"Pagi ini, kita memulai kick-off Nasional Hari Bakti PU di tepian Sungai Ciliwung, titik awal rangkaian susur sungai yang akan bergulir di berbagai daerah di seluruh Indonesia," kata Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di Jalan Inspeksi Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat.
Ia mengatakan, aliran Sungai Ciliwung menjadi permulaan untuk gerakan nasional yang puncaknya diperingati pada 3 Desember 2025. I apun menyoroti sungai yang kerap berwarna cokelat, yang berarti hulu rusak. Kemudian, diperkeruh dengan musim hujan yang menyebabkan lumpur, sedimentasi menyempit dan banjir.
Kegiatan bersih dan sehat sungai itu diharapkan menjadi fondasi tata kelola air yang baik. Seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, yang membingkai tiga pilar besar yakni, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
"Kegiatan ini mungkin terlihat sederhana, tapi mengandung makna yang sangat besar. Sungai bukan sekadar aliran air, melainkan ruang hidup masyarakat, ruang interaksi sosial, dan ruang pendidikan lingkungan bagi generasi mendatang," ujar Dodi.
Dia pun berharap kegiatan itu mampu mengajak seluruh pihak untuk lebih mengenal kondisi sungai, memahami pentingnya kebersihan, dan menumbuhkan komitmen menjaga kelestariannya.
Komitmen itu, sambung dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pengelolaan air, termasuk normalisasi sungai, harus dilakukan untuk memastikan air bukan sumber bencana, tetapi sumber produktivitas untuk masyarakat. Menurut dia, air merupakan hak dasar rakyat yang harus tersedia cukup, berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Kementerian PU mengapresiasi seluruh pihak yang hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, komunitas peduli sungai, dan masyarakat Sungai Ciliwung.
"Semoga kegiatan pada pagi hari ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi belaka, tetapi juga menjadi pengingat bahwa merawat sungai adalah merawat kehidupan," tutur Dodi.
Tinggalkan Komentar
Komentar