Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar seluruh pusat perbelanjaan di Jakarta, dapat menggelar lomba diskon dan lomba digitalisasi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Gimana kalau kita lombakan Natal dan Tahun Baru di mal-mal yang ada? Yang pertama, digitalisasi. Yang kedua, adalah lomba diskon. Lomba diskon dan suasana (hiasan) Natal dan Tahun Baru,” kata Pramono dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Kamis (4/12).
Menurut pria yang akrab disapa Pram itu, perlombaan tersebut dapat membantu Jakarta menjaga inflasi tetap rendah, sekaligus membuat suasana liburan lebih meriah. Dia juga menilai Jakarta memiliki peluang besar untuk menjaga inflasi pada kisaran 2,7-2,8% pada periode Natal dan Tahun Baru nanti.
“Kalau tiga hal ini kita bisa lombakan, saya yakin yang pertama, digitalisasi pasti nambah. Yang kedua, diskonnya kita dapat keuntungan dari hal itu untuk menjaga supaya inflasinya terjaga,” ujar Pramono.
Lebih lanjut, dia pun meminta agar panitia perayaan Natal menyiapkan pertunjukan Christmas Carol di jalan-jalan utama di Jakarta. Ia optimistis pertunjukan itu bukan hanya menghadirkan kenyamanan batin, tetapi juga menjadi symbol, seluruh perayaan keagamaan di Jakarta diperlakukan secara setara.
Selain menyiapkan acara untuk menyemarakkan Natal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah menyiapkan acara pada malam pergantian tahun. Pemprov DKI berencana menggelar pesta malam tahun baru di beberapa titik, namun dipusatkan di kawasan Bundaran HI.
“Untuk Tahun Baru, rencananya memang masih seperti yang dulu-dulu, dipusatkan di 2-3 tempat. Tapi yang jelas, yang utama adalah di Bundaran HI, kemudian di Monas,” tutur Pramono.
Soal mendorong konsumsi masyarakat, sejatinya tak hanya Pemprov DKI Jakarta yang melakukannya. Sebelumnya, pemerintah pusat juga menyiapkan rangkaian program diskon besar-besaran untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode Natal dan tahun baru.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (26/11), Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, tiga kampanye belanja akan digelar sepanjang Desember hingga awal Januari, bekerja sama dengan berbagai asosiasi ritel dan pelaku industri.
Program pertama adalah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang digelar pada 10-16 Desember 2025. Kegiatan ini digelar bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan menjadi momentum diskon tahunan bagi platform belanja daring (online).
Program diskon kedua, pemerintah menggelar kampanye Belanja di Indonesia Aja (BINA Indonesia) pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program ini melibatkan Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk menggairahkan transaksi di pusat perbelanjaan dan ritel nasional selama puncak liburan.
Adapun program ketiga adalah Every Purchase is Cheap atau EPIC hasil kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). "Jadi kita bekerja sama dengan Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) melakukan diskon antara 20-80 persen, yaitu pada tanggal yang akan di-launching pada 1 Desember 2025," kata dia.
Budi Santoso juga meminta kepala daerah di Indonesia untuk memperkuat pengawasan harga bahan pokok menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dengan berkoordinasi intensif bersama pemasok dan distributor.
"Kita minta masing-masing daerah untuk terus memantau perkembangan harga terutama menghadapi Natal dan tahun baru ini, mengenai pasokan, mengenai harga dan terus berkoordinasi dengan pusat dengan distributor dan juga dengan pemasok di daerah masing-masing," tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus bisa menjamin bahwa harga pasokan, distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat dalam masa libur tersebut berjalan lancar. Ia pun memastikan, pihaknya setiap hari memantau pergerakan harga komoditas melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta mengapresiasi kepala daerah yang mendukung penguatan sistem tersebut.
SP2KP, kata Mendag, turut dijadikan sebagai basis acuan harga barang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan dalam rapat pengendalian inflasi.
Tinggalkan Komentar
Komentar