Periskop.id - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat perekonomian Jakarta tumbuh 5,21% pada 2025 dibandingkan 2024. Hal ini tercermin dari nominal produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp3.926,15 triliun.
"Lalu, atas dasar harga konstan (ADKH), yakni sebesar Rp2.263,24 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian selama tahun 2024 atau secara kumulatif, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,21%," kata Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto di Jakarta, Kamis (5/2).
PDRB atas dasar harga berlaku pada 2024 tercatat sebesar Rp3.679,71 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp2.151,20 triliun. Kadarmanto menyampaikan, struktur ekonomi Jakarta sepanjang 2025 didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor dengan kontribusi sebesar 18,12%.
Kontributor berikutnya, yakni industri pengelolaan dengan pangsa (share) sebesar 11,13%, diikuti jasa keuangan dan asuransi yang memberikan kontribusi sebesar 10,96%.
Lebih lanjut, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencatat pertumbuhan sebesar 9,33%. Lalu, transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 8,69%, dan jasa lainnya dengan pertumbuhan sebesar 8,46%.
Meski demikian, masih terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi sepanjang 2025, yaitu pengadaan air, pengelolaan limbah, sampah dan daur ulang dengan kontraksi sebesar 3,6%. Kemudian, sektor pertambangan dan penggalian yang terkontraksi sebesar 7,79%.
"Kontraksi terdalam terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas, yaitu sebesar 12,49%," ujarnya.
Sementara itu, ekonomi Jakarta secara tahunan pada kuartal IV-2025 terhadap kuartal IV-2024 tumbuh sebesar 5,71%. Sedangkan jika dibandingkan dengan kuartal III-2025, tumbuh sebesar 3,41%. Nilai ekonomi Jakarta yang tercipta pada periode itu tercermin dari nominal PDRB ADHB sebesar Rp1.041,19 triliun dan ADHK sebesar Rp582,51 triliun.
Stabilitas Terjaga
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, stabilitas ekonomi Jakarta saat ini tetap terjaga kuat, dengan capaian investasi dan pengelolaan fiskal yang melampaui target.
"Di tengah dinamika perekonomian global nasional, Alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik. Inflasi, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif," kata Pramono saat konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 beberapa waktu lalu.
Menurut Pramono, ekonomi Jakarta tumbuh stabil dengan dukungan kebijakan fiskal yang berdampak nyata, dengan pertumbuhan kumulatif 5,03%. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan di tahun 2025 Jakarta akan tumbuh 4,6% sampai dengan 5,4%.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor yang tumbuhnya paling tinggi, yaitu 9,79%, dengan kontribusi kurang lebih 5,13%. Pemaparan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
Hingga 31 Desember 2025, APBD DKI Jakarta yang dianggarkan sebesar Rp91,86 triliun, menurut Pramono, telah terealisasi sangat baik. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp79,94 triliun yang tidak hanya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi juga pemanfaatan aset yang mencapai Rp448 miliar. Sementara belanja daerah terealisasi Rp76,05 triliun.
"Pembiayaan daerah tercatat Rp1,89 triliun. SiLPA pada Desember 2025, Rp5,78 triliun. Dengan surplus anggaran sebesar Rp3,89 triliun," serunya.
Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal ketiga tahun 2025 tercatat pada angka 4,96%. Angka ini menunjukkan pemulihan dan stabilitas perekonomian kota Jakarta dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Desember 2025 berada pada level 145,33.
Pramono menyebut hal ini menunjukkan optimisme yang tinggi. Kepercayaan investor kepada Pemprov DKI cukup kuat yang terlihat dari angka inflasi Jakarta 2,63%, berada di bawah inflasi nasional 2,92%. Sementara realisasi investasi tahun 2025 sebesar Rp270,9 triliun.
Dengan keterbukaan dan akuntabilitas yang baik ini, Pramono berharap dapat menjadi hal positif bagi Pemprov DKI, pelaku usaha dan juga masyarakat Jakarta. "Jakarta memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan manfaat pembangunan yang dirasakan oleh seluruh warga Jakarta," ujar Pramono.
Tinggalkan Komentar
Komentar