Periskop.id - PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan peletakan batu pertama (groundbreaking) kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) berupa pedestrian berbentuk melingkar atau "cincin donat" pada pertengahan 2026.
"Saya targetkan paling lambat di pertengahan tahun 2026 bisa groundbreaking," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dalam Forum Jurnalis MRT di Jakarta, Selasa (27/1).
Tuhiyat mengatakan, proyek tersebut bertujuan untuk menghubungkan empat kuadran di kawasan Dukuh Atas yang saat ini belum saling terkoneksi. Yakni sisi Gedung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Gedung Landmark Centre, Jalan Kendal–Blora dan Jalan Tanjung Karang.
Jalur pedestrian tersebut dirancang melingkar dengan diameter sekitar 118 meter dan lebar kurang lebih 12 meter.
Dari total lebar tersebut, kata Tuhiyat, sekitar lima meter dialokasikan untuk area komersial seperti tenant (pop-up store). Sementara tujuh meter lainnya digunakan sebagai jalur pergerakan pejalan kaki. Fasilitas ini juga akan dilengkapi eskalator untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.
Tuhiyat menambahkan, proyek "cincin donat" ini masih tahap studi kelayakan (feasibility study) dan desain yang telah berjalan sejak November tahun 2025.
Hal ini mengingat studi kelayakan membutuhkan banyak waktu karena harus memastikan aspek teknis konstruksi. Termasuk penempatan pilar dan keberadaan infrastruktur vital seperti pompa air di kawasan tersebut.
"Karena kita punya pilar untuk penyangga pedestrian 'deck'. Pilar di situ ada yang tidak boleh dilakukan, karena ada pompa air dan sebagainya," serunya.
Skema Pendanaan
Setelah desain rampung, MRT Jakarta akan masuk ke tahap pembiayaan dengan skema pendanaan direncanakan berasal dari kombinasi ekuitas dan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Untuk financing-nya itu memang MRT. Setengahnya kurang lebih dari equity. Setengahnya lagi kami berupaya untuk melakukan skema pinjaman," serunya.
Untuk diketahui, JICA sedianya akan membiayai pembangunan MRT Fase 2 Thamrin-Kota lewat skema pendanaan tiga pihak atau tri-sub-driver agreement.
"Nanti JICA akan langsung membayar kepada kontraktor secara langsung. Ini yang kita namakan dengan tri-sub-driver agreement," ucap Tuhiyat.
Fase 2A MRT Jakarta rencananya dibangun dengan biaya sekitar Rp25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Sedangkan Fase 2B MRT Jakarta yang rencananya melanjutkan dari Kota sampai Depo Ancol Barat masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study).
Tri-sub-driver agreement sendiri adalah skema kerja sama tiga pihak, yakni pemberi pinjaman JICA, pemilik proyek (pemerintah/BUMD) dan kontraktor. Pembayaran proyek dilakukan langsung oleh JICA kepada kontraktor, berdasarkan perkembangan dan realisasi pekerjaan yang telah diverifikasi.
Tuhiyat mengatakan, nantinya jika posisi pembangunan sudah selesai maka akan diketahui total pengeluaran. Dalam pembangunan ini tentunya terkait biaya masih di tahap koreksi hingga verifikasi agar proyek bisa berjalan secara efisien.
"Yang jelas dari kami adalah bagaimana kami melakukan koreksi, bagaimana kami melakukan verifikasi untuk bisa proyek ini efisien. Itu kira-kira," tuturnya.
Kemudian, Stasiun Bundaran HI hingga Kota akan menambahkan delapan kereta (trainset) dan 14 kereta di Ancol di Depo MRT. Pemerintah Provinsi DKI dan MRT Jakarta melaksanakan peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan pintu masuk (entrance) Stasiun Harmoni Lin Utara-Selatan.
Panjang jalur dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Kota sekitar 5,8 kilometer dengan jarak antarstasiun mulai dari 0,6 kilometer sampai dengan satu kilometer.
Fase 2A ini akan membangun tujuh stasiun, meliputi Stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok dan Kota. Seluruh stasiun terletak di bawah tanah dengan kedalaman mulai dari 17 meter hingga 36 meter di bawah tanah.
Asal tahu saja, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginginkan, pihaknya ingin agar lebih dari 30% masyarakat secara terus-menerus benar-benar menggunakan transportasi umum yang dimiliki Pemerintah Jakarta seperti JakLingko, Transjakarta, Transjabodetabek, LRT hingga MRT.
“Saya inginnya kalau masyarakat kita sudah menggunakan katakanlah di atas 30 persen transportasi umum secara terus-menerus secara signifikan itu pasti akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar