Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga Jakarta yang akan mudik saat Lebaran, untuk melapor kepada pengurus RT dan RW sebelum meninggalkan rumah.

"Kami meminta kepada para pemudik sebelum pulang mereka melapor pada RT, RW setempat. Jangan sampai rumah ditinggalkan, tidak ada yang lapor," kata Pramono usai membuka acara Festival Bedug di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (7/3)

Hal itu dilakukan guna mencegah potensi tindak kejahatan seperti pencurian pada rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Menurutnya, pelaporan kepada RT dan RW penting agar lingkungan sekitar mengetahui kondisi rumah warga yang ditinggalkan selama mudik.

Apalagi, rumah yang ditinggalkan tanpa pemberitahuan dapat menimbulkan risiko keamanan. Dengan begitu, pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus lingkungan maupun warga sekitar.

Tanpa laporan, ia berharap warga tidak langsung menyalahkan pemerintah di tingkat lingkungan, apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan. "Jangan sampai rumah ditinggalkan, tidak ada yang dilaporkan, kemudian terjadi pencurian, yang disalahkan adalah pemerintah pada tingkat RT, RW ataupun kelurahan," jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan meskipun sebagian pegawai menerapkan skema kerja fleksibel. Kebijakan bekerja dari mana saja (work from everywhere/WFE) bagi aparatur sipil negara, mulai diberlakukan dalam waktu dekat.

Kendati demikian, Pramono memastikan sistem pelayanan telah disiapkan, sehingga masyarakat tidak akan merasakan perubahan dalam mengakses layanan pemerintah.

"Walaupun mulai minggu depan sudah ada WFE, tetapi untuk pelayanan publik di Jakarta sudah kami persiapkan sehingga tidak ada perubahan apa pun," ujarnya.

Dia pun mengimbau masyarakat yang akan mudik untuk memastikan kondisi rumah terkunci dengan baik, serta berkoordinasi dengan tetangga sekitar selama rumah ditinggalkan.

Titip Kendaraan
Khusus untuk kendaraan yang ditinggalkan, pemudik juga disarankan untuk menitipkannya ke kantor polisi atau kantor pemerintahan seperti kelurahan, kecamatan atau kantor Walikota. 

"Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyediakan layanan penitipan kendaraan bagi warga yang tidak membawa kendaraannya di saat mudik," kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin.

Program ini digelar untuk memberi rasa tenang bagi warga yang mudik ke kampung halaman, tanpa perlu rasa khawatir kendaraan akan hilang atau rusak. Kendaraan bisa dititipkan di kantor kelurahan, kecamatan dan kantor wali kota di seluruh wilayah Jakarta Timur (Jaktim).

"Kendaraannya saat mudik nanti bisa dititip di kantor kecamatan, kantor kelurahan dan Kantor Wali Kota Jakarta Timur," ujar Munjirin.

Munjirin menyebutkan, di setiap kantor pemerintahan, baik kelurahan, kecamatan ataupun kantor wali kota akan selalu ada petugas yang berjaga. "Daripada parkir di rumah, kita tidak tahu hari apes, jadi lebih baik dititipkan baik ke saudara dan atau ke tempat kantor pemerintah di wilayah Jakarta Timur," tuturnya. 

Sekretaris Kota Administrasi Jaktim, Eka Darmawan menjelaskan, program penitipan kendaraan di kantor pemerintahan merupakan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang disampaikan secara lisan kepada para lurah dan camat.

"Program ini mulai dilakukan tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran. Ini memang instruksi gubernur tapi surat edarannya belum keluar," kata Eka