periskop.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul serangkaian kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak di berbagai daerah. 

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa satu kasus saja sudah cukup menjadi alarm bagi pemerintah.

“KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, kejadiannya bukan menurun ya. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak. Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (23/9).

Jasra menyayangkan maraknya insiden tersebut. Ia mengingatkan bahwa daya tahan tubuh anak jauh lebih rentan dibanding orang dewasa, sehingga risiko sakit akibat makanan yang tidak aman menjadi lebih besar.

“Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Kita tahu kondisi anak tidak mudah mendeskripsikan kondisi kesehatannya. Apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak,” tambahnya.

Menanggapi kasus terbaru di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara pelaksanaan MBG. Keputusan ini diambil setelah 301 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan pada Senin (22/9).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Ia mengungkapkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cipongkor tergolong baru dan seharusnya dijalankan secara bertahap.

Menurut Dadan, dapur yang digunakan langsung memasak dalam jumlah besar, padahal idealnya dimulai dari dua hingga tiga sekolah terlebih dahulu agar tim terbiasa dengan proses dan standar yang berlaku.

“Seharusnya dimulai dari dua hingga tiga sekolah dulu sampai terbiasa. Tapi SPPG kali ini langsung dalam jumlah besar, itu yang menyebabkan kesalahan teknis,” katanya.

Kasus ini menjadi peringatan bahwa program pangan untuk anak memerlukan pengawasan ketat, mulai dari proses pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi. 

Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memperbaiki sistem agar tujuan MBG, yakni meningkatkan gizi anak, dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan mereka.