periskop.id - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang secara spesifik fokus membahas penertiban kawasan ilegal. Pembahasan ini menyasar area-area rawan yang selama ini sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.
"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," kata Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/11).
Rapat yang berlangsung pada hari libur akhir pekan tersebut digelar di kediaman Presiden di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan berlangsung sejak siang hingga malam hari.
Agenda strategis yang dibahas berpusat pada sektor kehutanan dan pertambangan.
Presiden Prabowo menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.
Teddy menyampaikan pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Selain itu, turut dibahas penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh seluruh pilar penegakan hukum dan pengawasan keuangan negara.
Hadir pada kesempatan tersebut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kehadiran pimpinan aparat menunjukkan isu penertiban ini membutuhkan dukungan militer, kepolisian, dan yustisi yang terintegrasi.
Turut memperkuat barisan pengawasan adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Keterlibatan dua lembaga pengawas tersebut menegaskan isu penertiban ini juga menyangkut potensi kerugian keuangan negara dan dugaan pencucian uang.
Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Tinggalkan Komentar
Komentar