periskop.id - Usai bencana Sumatra terjadi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), Walhi mendesak agar beberapa menteri turun dari jabatannya, terutama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Desakan tersebut didorong dari temuan Walhi terhadap beberapa perusahaan yang tak mempunyai izin mengelola di kawasan hutan. Menanggapi tindakan itu, Menteri Kehutanan akan mengevaluasi izin-izin di tiga provinsi. Namun, jika Menteri Kehutanan tidak berani mengevaluasi, Walhi mendesak agar mundur dari jabatannya.
"Kami kasih datanya, akan kami kasih nama-nama perusahaannya, akan kami kasih di mana posisinya, dan kami mau melihat apakah benar-benar Kementerian Kehutanan berani melakukan evaluasi dan penegakan hukum. Kalau enggak berani, ya mundur ajalah menterinya," kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta, dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Tak hanya Menteri Kehutanan, Uli juga mendesak agar beberapa menteri yang turut berperan dalam pengrusakan lingkungan turut mundur.
"Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) juga punya andil penting karena urusan pengrusakan lingkungan itu enggak bisa dibedakan apakah itu urusannya hutan atau luar hutan, termasuk Kementerian Kehutanan itu. Kalau enggak bisa bertanggung jawab ya mundur aja juga," ungkap dia.
Bahkan, Walhi turut mendesak agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar mundur dari posisinya. Sebab, ESDM turut berperan dalam perizinan proyek di tiga provinsi itu.
"Kementerian ESDM ini juga berpengaruh dan berkontribusi besar bagi situasi dan kejadian di tiga provinsi ini, terutama dalam sektor tambang. Maka harus juga diikuti dengan evaluasi. Kalau enggak mau mengevaluasi, kami juga menyarankan ya mundur aja," tutur Uli.
Uli juga meminta agar Kepala BNPB Sunaryanto untuk mundur dari jabatannya. Sebab, sebagai pimpinan tertinggi BNPB, ia tidak memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Padahal, tanda-tanda pengaruh siklon sudah terlihat jelas.
"BNPB ini gak boleh ya tampil seolah-olah patriot. Karena mereka punya pendekatan yang harusnya dipakai. Pengurangan risiko bencana yang harusnya menjadi basis dalam penataan ruang," ungkap Uli.
Walhi menegaskan, pemerintah perlu memberikan tindakan nyata karena menyangkut keselamatan rakyat di atas kepentingan ekonomi.
Tiga menteri dan Kepala BNPB itulah yang harus bertanggung jawab bersama korporasi. Negara tidak harus menanggung biaya eksternalitas yang sangat besar. Pasalnya, negara akan menanggung dari pajak yang kini rakyatnya sendiri jadi korban.
"Kenapa negara enggak pernah berani untuk menagih pertanggungjawaban korporasi? Karena mereka yang selama ini paling besar menikmati keuntungan dari eksploitasi terhadap sumber daya alam. Tagih dong, jangan tunduk sama korporasi. Orang-orang yang menikmati keuntungan paling besar dari eksploitasi itu tidak tinggal di wilayah itu," tutur Uli.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni menyebut bencana banjir dan longsor yang terjadi sejumlah wilayah Sumatera harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.
Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana.
"Jadi satu sisi kami mengatakan duka yang mendalam tapi ini juga momentum yang baik kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya ekonomi dan ekologi ini cenderungnya ke ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi, buktinya nyata kan untuk saudara-saudara kita. Itu fakta yang kita rasakan," kata Raja Juli, Sabtu (29/11).
Tinggalkan Komentar
Komentar