periskop.id - Siklon tropis di wilayah dekat garis khatulistiwa menjadi pemicu hujan ekstrem dan banjir besar di Sumatra pekan lalu. Anomali cuaca ini menjadi tanda krisis iklim bergerak lebih cepat, sementara kondisi ekologis di Sumatra yang telah terdegradasi selama puluhan tahun membuat dampaknya jauh lebih destruktif. Akibatnya, bencana Sumatra tak terbendung di tanah tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Kemunculan Siklon Tropis di Wilayah Khatulistiwa
Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengungkapkan, kemunculan siklon tropis di khatulistiwa menjadi anomali serius.
“Ini jarang sekali terjadi. Siklon tropis membutuhkan suhu permukaan laut tinggi, dan kini itu sudah terjadi di wilayah yang sebelumnya tidak memungkinkan. Artinya memang ini sudah jadi bencana iklim, dan ini yang kami bilang sebagai krisis iklim sudah di depan mata,” kata Arie, ketika dihubungi, Jumat (5/12).
Arie melanjutkan, pemanasan muka laut adalah pemicu utama terbangunnya energi besar yang berkembang menjadi sistem siklon. Suhu laut yang menghangat menjadi dampak langsung dari krisis iklim akibat aktivitas manusia.
Senada dengan Arie, menurut Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, energi panas laut kini mendorong siklon bergerak hingga ke daratan.
“Ini enggak bisa disalahkan karena ini adalah satu siklus yang dipengaruhi oleh kondisi iklim kita. Namun, infrastruktur ekologis kita ternyata tidak siap menahan daya rusaknya, ada resiko yang hadir dari kemampuan kita untuk menghadapi atau melakukan adaptasi dan mitigasi dari ancaman,” jelas dia, dalam konferensi pers WALHI, Senin (1/12).
Penjelasan dua kelompok lingkungan ini sejalan dengan temuan BMKG yang disampaikan oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Ia mencatat hujan ekstrem pada 25-27 November 2025 dipicu oleh sistem siklon tropis yang berkembang di sekitar Aceh, Sumut, dan Sumbar. Curah hujan tersebut mencapai 411 mm/hari di Bireuen, Aceh, melebihi rata-rata bulanan.
“Ini tumpah dalam satu hari dan terjadi tiga hari berturut-turut,” kata Teuku Faisal, dalam rapat Komisi V DPR, Senin (1/12).
Hujan Ekstrem Bertemu Daya Dukung Alam yang Runtuh
Meskipun curah hujan ekstrem tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya bisa ditekan, jika kondisi ekologis masih berfungsi. Ironisnya, daya dukung lingkungan di tanah Sumatra terus melemah sejak 1980-an.
Menurut Arie, hilangnya tutupan hutan akibat HPH, sawit, dan HTI membuat fungsi hidrologis lenyap. Dengan topografi Sumatra yang didominasi lereng curam, air tidak lagi meresap ke tanah, tetapi langsung meluncur membawa material tanah, lumpur, dan batang kayu.
“Ketika curah hujannya tinggi, daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah menurun, sehingga dampaknya itu banjir bandangnya. Dan kita lihat memang kebetulan wilayah Sumatra itu dia topografinya lerengnya curam sehingga karakteristik banjir disana itu banjir bandang karena memang itu diikuti dengan longsor,” ungkap Arie.
WALHI juga mencatat, deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 1,4 juta hektare dalam kurun 2016-2024. Kondisi ini menggerus kemampuan tanah menyimpan air dan meningkatkan risiko banjir bandang. Bahkan, ratusan perusahaan juga memiliki izin untuk membangun pertambangan, lahan kelapa sawit, dan proyek energi lainnya.
“631 perusahaan yang beroperasi di tiga provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang kami sangat percaya sekali aktivitas ekstraksi ini menambah kerentanan ekologis kita, menurunkan kemampuan infrastruktur ekologis. Ketika ancaman serta risiko itu datang, daya rusaknya besar seperti yang terjadi saat ini,” tutur Uli.
Temuan Lapangan Pemerintah: DAS Rusak dan Lahan Kritis Meluas
Pemerintah mengklaim deforestasi nasional turun 23 persen (per September 2025). Namun, data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan, wilayah yang terdampak banjir memiliki masalah serius pada daerah aliran sungai (DAS) dan tutupan lahan.
Pada rapat Komisi IV DPR, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, Aceh memiliki 70 titik banjir pada 31 DAS dengan kawasan perubahan hutan menjadi non-hutan (2019-2024) seluas 12.576 hektare sehingga lahan kritisnya 217.301 hektare.
“Sumut memiliki 92 titik banjir pada 13 DAS dengan perubahan hutan menjadi non-hutan 9.424 hektare, lahan kritis 207.000 hektare. Lalu, Sumbar ada 56 titik banjir pada 12-13 DAS dengan perubahan hutan menjadi non-hutan seluas 1.821 hektare, lahan kritis 39.816 hektare,” ungkap Raja Juli, Kamis (4/12).
Angka-angka dari Kemenhut itu menunjukkan bencana Sumatra tahun ini terjadi di lanskap yang telah rapuh jauh sebelum siklon datang.
Alasan Bukan Sekadar Bencana Alam
Greenpeace dan WALHI sepakat bencana Sumatra bukan akibat cuaca ekstrem, melainkan kerusakan ekologis dari hulu hingga hilir yang memperbesar dampak secara signifikan.
“Ini bukan hanya bencana hidrometeorologi. Ini bencana ekologis,” tegas Arie.
Uli menambahkan, “Siklon adalah ancaman, tapi yang membuat bencana besar adalah kerentanan ekologisnya.”
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Dosen Fakultas Kehutanan UGM Muhammad Chrisna Satriagasa. Ia menyampaikan, bencana Sumatra sebagai kombinasi antara anomali iklim global dan kerusakan lanskap yang parah.
“Bukit Barisan dan DAS di Sumatra memang rawan, tetapi tanpa hutan risiko itu berubah menjadi bencana tidak terbendung. Kerentanan besar berubah menjadi bencana besar,” kata Satriagasa, kepada Periskop, Sabtu (6/12).
Satriagasa menjelaskan, pemanasan global mengubah dinamika atmosfer yang membuat cuaca semakin ekstrem.
“Dengan hukum fisika Clausius-Clapeyron, setiap kenaikan 1 derajat Celcius, membuat atmosfer menyimpan 7% lebih banyak uap air. Hujan ekstrem pun menjadi lebih sering dan intens. Faktor atmosfer, seperti MJO, Kelvin Wave, dan Rossby Equatorial Wave, juga aktif bersamaan minggu lalu, memperkuat curah hujan. Tetapi kerusakan ekologis membuat intensitas tersebut berubah menjadi bencana besar,” jelas Satriagasa.
Peran Pemerintah Dipertanyakan
Pemerintah masih menonjolkan faktor hidrometeorologis sebagai penyebab utama bencana. Namun, menurut akademisi dan aktivis lingkungan, penjelasan ini tidak cukup dan mengalihkan perhatian dari persoalan struktural.
Satriagasa menegaskan, pemerintah terlalu mengedepankan cuaca ekstrem. Padahal, permasalahan utamanya dibiarkan bertahun-tahun.
“Bencana sebesar ini tidak mungkin hanya karena hujan ekstrem. Ada kerusakan ekologis yang terjadi bertahun-tahun dan itu dibiarkan,” tegas dia.
Greenpeace dan WALHI juga menilai, negara terlalu cepat menyalahkan siklon, tetapi banjir tidak akan sedahsyat ini, jika hutan masih utuh.
Kendati demikian, pemerintah tetap menyiapkan sejumlah langkah administratif. Raja Juli menguraikan beberapa agenda korektif, seperti digitalisasi satu peta, percepatan pengakuan hutan adat, penegakan hukum pembalakan liar, penambahan polisi hutan, harmonisasi tata ruang, pembentukan Satgas DAS, early warning system DAS, dan optimalisasi pembiayaan rehabilitasi.
Namun, pendekatan tersebut tidak menyentuh revisi izin, penghentian ekspansi industri ekstraktif, atau perlindungan wilayah adat.
Solusi Kolektif
Satriagasa menyampaikan, kerusakan lanskap Sumatra tidak datang dari satu aktor. Bencana Sumatra menjadi harga dari kerusakan massal. Setiap stakeholder harus fokus melakukan corrective action agar di masa yang akan datang tidak terjadi degradasi lingkungan, seperti bencana Sumatra.
“Baik pemerintah, pengusaha tambang, pengusaha perkebunan sawit, pengusaha hutan tanaman industri, pengusaha sektor pertanian, sampai masyarakat semuanya memiliki kontribusi dalam degradasi lingkungan yang terjadi,” ujar dia.
Sementara itu, bagi aktivis lingkungan, suatu korporasi atau perusahaan yang akan membuka lahan industri di kawasan hutan harus menjalankan etika lingkungan.
“Mereka (pemerintah dan perusahaan industri) yang harus bertanggung jawab terhadap situasi krisis dan situasi bencana yang sedang terjadi saat ini. Keduanya harus disesuaikan dengan hukum lingkungan yang kuat juga untuk bisa mencegah hal-hal tersebut terjadi lagi ya. Oke pemerintah kasih izin, tapi dia kan harus memperhatikan dokumen-dokumen lingkungan, dokumen-dokumen yang legal gitu, environmental ethics,” tutur Arie.
Bencana Sumatra adalah peringatan keras krisis iklim bukan ancaman masa depan, melainkan kenyataan hari ini. Saat siklon tropis mulai tumbuh dan menghantam daratan, sedangkan hutan yang dulu menjadi tameng telah hilang, daya rusak bencana akan terus meningkat. Jika kerusakan ekologis tidak dihentikan, bencana alam akan terus menjadi bencana ekologis yang biayanya harus ditanggung masyarakat.
Tinggalkan Komentar
Komentar