Periskop.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pakaian reject batal ekspor, akan dikirim ke lokasi bencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya, untuk memenuhi kebutuhan sandang korban, Senin (22/12), pekan depan.
"Totalnya tahap pertama 106 ribu (pakaian) untuk Aceh nanti hari Senin (22/12) akan diserahkan kemudian ada 100 ribu yang gelombang keduanya untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh," kata Tito dalam jumpa pers yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12).
Tito mengatakan, pengiriman pakaian itu sudah melalui prosedur yang berlaku dan atas seizin Menteri Keuangan melalui jajaran Bea Cukai. Oleh karena itu, dia menyampaikan apresiasi kepada pihak Kementerian Keuangan karena telah menyetujui pengiriman tersebut.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, khususnya Ditjen Bea Cukai serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat untuk mengeluarkan pakaian dari kawasan ekonomi yang untuk kepentingan bencana," kata Tito.
Dengan adanya bantuan itu, Tito berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban bencana di Sumatera dan Aceh. Sebelumnya, Tito mengusulkan sebanyak 125 ribu pakaian reject batal ekspor dari pabrik di dalam negeri, dikirim untuk korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatera.
"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini," kata Tito pada Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12).
Ia juga mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Tito menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai.
Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.
"Saya kira bagus itu," kata Prabowo.
"Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana," kata Presiden.
Ballpres Ilegal
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sempat membuka peluang menyalurkan baju ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatera. Hal tersebut menyusul penindakan terhadap kontainer dan truk bermuatan produk garmen atau balpres ilegal.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/12), menjelaskan, barang hasil tindakan secara otomatis menjadi barang milik negara. Namun, opsi tidak lanjut penanganan barang ilegal bukan hanya dimusnahkan.
“Dihancurkan itu sebetulnya salah satu (opsi). Kalau barang melanggar, tentunya akan menjadi barang milik negara. Itu bisa dimusnahkan atau untuk tujuan lain,” ujarnya.
Secara umum, terdapat tiga opsi tindak lanjut terhadap barang ilegal, yakni dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, dan dilelang. Mengingat upaya pemulihan bencana di Sumatera masih berlanjut, Bea Cukai mempertimbangkan untuk mengambil opsi hibah atas barang ilegal yang disita.
“Siapa tahu saudara-saudara kita bisa memanfaatkan dan menggunakan. Sementara yang di Aceh membutuhkan,” tambahnya.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buru-buru membantah saran tersebut. Ia tegas menyatakan tidak akan mengirim produk garmen atau balpres ilegal sitaan untuk korban bencana Sumatera. “Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat bencana,” kata Purbaya.
Dia menambahkan, bila memang pihaknya ingin mengirim bantuan kepada korban bencana, Menkeu lebih memilih untuk menggelontorkan anggaran baru guna menyiapkan barang yang lebih layak pakai bagi korban. Barang-barang itu pun akan dibeli melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.
“Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UMKM, dikirim ke bencana yang (barang) baru. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ kalau terpaksa, dibanding pakai barang-barang balpres itu,” tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar