periskop.id - Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Meskipun memasuki libur Nataru 2025, pemerintah memastikan penanganan dan pemulihan tetap berjalan.
“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan dan tetap dijalankan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, dalam konferensi pers secara daring, Kamis (25/12).
Pratikno mengungkapkan, sampai saat ini, ada 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Adapun, rinciannya untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumut lima kabupaten/kota, dan Sumbar empat kabupaten/kota.
“Meskipun demikian, di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dbutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki ke fase pemulihan,” ucap Pratikno.
Pembangunan Hunian Tetap dan Hunian Sementara
Selain itu, Pratikno mengatakan, percepatan penanganan darurat tiga provinsi itu dapat dilihat dari perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dikebut, meskipun sudah libur Nataru 2025.
“Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan. Sekali lagi untuk menyiapkan lahan oleh pemerintah daerah pembangunannya dikerjakan oleh pemerintah pusat atas koordinator dari BNPB,” terangnya.
Pratikno juga mengatakan, pemerintah juga mempersiapkan pembangunan hunian tetap untuk warga yang permukimannya harus direlokasi, termasuk hunian mandiri dibangun di lahan milik warga.
Sampai sekarang, daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara di Aceh adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu, enam kabupaten Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen masih dalam tahap pematangan lahan hingga pembukaan akses jalan ke lokasi huntara.
Di sisi lain, dua kabupaten, Aceh Timur dan Nagan Raya, masih dalam proses identifikasi lahan.
Sementara untuk Sumut, sebanyak empat kabupaten dan kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan hunian tetap, yaitu Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Sementara itu, di Sumbar, ada lima Kabupaten sedang berproses dalam pembangunan huntara, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan 8 unit huntara, 50 Kota untuk tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman 7 kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar 1 kopel, dan Kabupaten Agam 2 kopel.
Pratikno menyampaikan, pengerjaan huntara dan huntap ini dikerjakan bersama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, TNI, dan Polri yang dikoordinatori oleh BNPB.
“(Pembangunan itu) dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, TNI, dan Polri yang dikoordinatori oleh BNPB,” ujar dia.
Pembangunan Ruas Jalan Nasional
Pratikno juga mengatakan, ruas jalan nasional juga sudah mulai berfungsi di tiga provinsi ini. Dengan rincian, sebanyak 81 ruas jalan yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta 72 ruas jalan di antaranya sudah berfungsi. Sementara itu, sebanyak 9 ruas lainnya masih dalam proses penanganan.
“Pemerintah terus melakukan percepatan penanganan ruas jalan ini dan tidak berhenti agar kontektivitas dan layanan logistik akan semakin lancar,” ungkap Pratikno.
Pemulihan di Sektor Lain
Pemulihan juga terus dilakukan untuk sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan pada pekan pertama di Januari 2026 sekolah yang terdampak diharapkan dapat beroperasi.
Berdasarkan data yang diterima, Pratikno menyampaikan, terdapat 65% sekolah telah siap untuk beroperasi setelah dilakukan revitalisasi dan pembersihan.
“Arahan bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik itu adalah perintah pak presiden kita harus jalankan jalankan sebaik-baiknya,” ucap Pratikno.
Selain itu, di tengah cuaca yang dinamis, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan oleh pemerintah melalui BNPB, BMKG, dan TNI-Polri untuk mengurangi intensitas curah hujan.
Tinggalkan Komentar
Komentar