periskop.id - DPR menilai carut-marut pariwisata Indonesia berawal dari absennya tata ruang yang jelas. Tanpa peta perencanaan nasional, destinasi wisata rawan rusak dan berkonflik dengan kepentingan industri.
Anggota Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyinggung sejumlah kasus, mulai dari kerusakan lingkungan di Raja Ampat hingga polemik tambang nikel yang baru dihentikan setelah menuai sorotan publik.
“Kita ini sering belajar dari kejadian yang sudah terjadi. Sudah kebakaran, baru dipadamkan apinya. Padahal akar masalahnya ada di tata ruang,” ujar Evita saat raker DPR bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dikutip Kamis (22/1).
Meski begitu, Evita mengapresiasi langkah pemerintah menutup sejumlah tambang nikel serta moratorium pembangunan resort di Pulau Padar. Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak bisa terus-menerus dijadikan solusi darurat tanpa dibarengi peta tata ruang pariwisata nasional yang jelas dan mengikat.
Menurutnya, ketiadaan pemetaan tata ruang nasional menyebabkan banyak destinasi wisata berdekatan langsung dengan kawasan industri. Kondisi ini berujung pada pencemaran lingkungan yang pada akhirnya merusak daya tarik pariwisata.
“Tidak ada wisatawan yang mau datang ke destinasi secantik apa pun kalau lingkungannya tercemar limbah,” tegasnya.
Evita juga mengkritik posisi Kementerian Pariwisata yang selama ini dinilai tidak tegas dalam menyusun tata ruang pariwisata nasional. Ia juga menyoroti isu keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan pariwisata, terutama di kawasan wisata ekstrem seperti wisata bahari dan pegunungan. Ia mencatat meningkatnya jumlah insiden kecelakaan wisata dalam beberapa waktu terakhir sebagai bukti lemahnya standar keselamatan nasional.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata yang bersifat wajib dan mengikat, bukan sekadar imbauan atau kebijakan sektoral.
“Promosi pariwisata tidak boleh berjalan tanpa jaminan keselamatan. Negara harus hadir dengan standar yang jelas dan tegas,” ujarnya.
Diketahui, beberapa destinasi wisata sempat menuai polemik setelah ditemukan beririsan dengan aktivitas pertambangan, terutama di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Di wilayah yang dikenal sebagai salah satu tujuan ekowisata terkemuka dunia itu, sejumlah perusahaan tambang nikel sempat beroperasi dan memicu kekhawatiran publik karena potensi kerusakan ekosistem laut dan koral.
Tinggalkan Komentar
Komentar