Periskop.id - Bantuan isian rumah hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) senilai Rp3 juta per keluarga yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), akan menyasar lebih dari 171 ribu jiwa korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (27/1) mengatakan, antuan tersebut diberikan seiring dengan proses pendataan korban terdampak yang terus diperbarui oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Selain bantuan isian hunian, kata dia, Kemensos juga menyalurkan bantuan jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan.
Bantuan jaminan hidup tersebut berupa uang lauk pauk senilai Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut menyasar lebih dari 500 ribu jiwa terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, pihaknya turut memberikan bantuan penguatan ekonomi bagi keluarga terdampak yang kehilangan sumber penghasilan. Bantuan tersebut disalurkan secara tunai senilai Rp5 juta per keluarga guna membantu pemulihan ekonomi rumah tangga pascabencana.
Untuk korban meninggal dunia, lanjut dia, Kemensos menyalurkan santunan ahli waris senilai Rp15 juta per jiwa. Hingga saat ini, kata dia, data sementara penerima santunan tercatat sebanyak 1.140 jiwa.
“Lebih dari 800 santunan ahli waris korban meninggal dunia telah disalurkan. Sisanya akan disalurkan secara bertahap setelah proses verifikasi data selesai,” kata Saifullah Yusuf.
Bansos Reguler
Asal tahu saja, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) regular, bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako (BPNT) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan, besaran anggaran tersebut untuk periode kuartal pertama 2026 di tiga provinsi. Saat ini dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir.
"Total anggaran Rp1,8 triliun lebih untuk periode triwulan pertama Aceh, Sumut, Sumbar, sasarannya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran BPS," kata Mensos.
Menurut dia, mekanisme penyaluran bansos pada periode ini masih akan disalurkan melalui dua jalur, yakni perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Kemensos mengkonfirmasi, penyaluran bantuan sosial reguler secara keseluruhan akan dimulai pada Februari, sebagaimana target yang dipaparkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian beberapa waktu lalu di Jakarta.
BPNT pada 2026 diberikan senilai Rp200.000 per bulan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut disalurkan per tahap setiap kuartal. Dalam satu periode total bantuan yang diterima senilai Rp600.000 untuk Januari, Februari, dan Maret.
Sementara itu besaran bantuan PKH bervariasi sesuai kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini (Rp225 ribu - Rp750 ribu).
Saifullah berharap, penyaluran bansos tahap pertama ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, guna membantu memenuhi kebutuhan dasar KPM dalam menghadapi bulan puasa Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Tinggalkan Komentar
Komentar