periskop.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai tantangan penegakan hukum saat ini, khususnya di tubuh Polri, sudah menyentuh aspek kultural sehingga memerlukan pembenahan secara komprehensif, bukan sekadar perbaikan teknis semata.
“Data dan temuan dari berbagai lembaga serta hasil rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan masyarakat menunjukkan persoalan mendasar, yaitu persoalan kultur,” kata Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/1).
Penilaian kritis ini bukan tanpa dasar. Habiburokhman menyebut kesimpulan tersebut diambil setelah membedah data dari berbagai lembaga mitra serta mendengarkan langsung keluhan warga.
Menurutnya, akar masalah yang ditemukan di lapangan justru berkaitan erat dengan budaya organisasi. Hal inilah yang kerap menjadi penghambat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal.
Politisi Partai Gerindra itu menekankan indikator keberhasilan Korps Bhayangkara tidak boleh lagi dilihat secara sempit. Angka-angka di atas kertas sering kali tidak mencerminkan realitas di lapangan.
“Evaluasi kinerja Polri tidak bisa hanya diukur dari capaian penegakan hukum dan statistik keamanan semata,” tuturnya.
Ia memandang pembenahan perilaku aparat saat bertugas jauh lebih krusial. Aspek ini menjadi penentu utama tinggi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Oleh karena itu, kebutuhan akan reformasi sistemik sudah tidak bisa ditawar lagi. Perubahan regulasi saja dianggap tidak cukup untuk mengurai benang kusut masalah yang ada.
Habiburokhman menyarankan perbaikan tata kelola hingga penguatan pengawasan harus berjalan beriringan. Baik pengawasan dari internal institusi maupun eksternal.
“Reformasi tidak hanya diarahkan pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan kapasitas SDM, dan transformasi budaya kerja agar lebih berorientasi pada keadilan dan kepentingan publik,” ucapnya.
Sebagai mitra kerja, Komisi III berkomitmen mengawal proses ini agar tidak jalan di tempat. Habiburokhman memastikan evaluasi akan terus dilakukan secara objektif demi perbaikan institusi.
“Komisi III DPR RI memastikan proses evaluasi dan pembenahan berjalan secara terukur dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar