Periskop.id- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

Menlu RI melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16 – 18 Februari 2026, untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), bertajuk "The situation in the Middle East, including the Palestinian question (MEPQ)".

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Selasa (17/2) disebutkan, kehadiran Menlu RI pada pertemuan DK PBB menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif. Khususnya dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

Pada forum tersebut, Sugiono juga akan mengangkat partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP), yang merupakan wujud konsistensi politik luar negeri bebas aktif dalam mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sesuai solusi dua negara. Termasuk keberpihakan yang nyata terhadap rakyat Palestina.

Selain menghadiri pertemuan DK PBB, Menlu juga akan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB dan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, guna membahas langkah-langkah untuk memperjuangkan perdamaian di Palestina.

Kunjungan Sugiono sekaligus untuk menyampaikan undangan KTT D-8 yang akan digelar di Jakarta pada April mendatang. Menlu juga dijadwalkan akan mengelar pertemuan dengan menteri luar negeri Inggris selaku Presiden DK PBB untuk Februari 2026.

Suara Negera Berkembang

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kehadiran Indonesia di sidang perdana Board of Peace (BoP) adalah momentum strategis, untuk memastikan suara-suara dari negara berkembang dapat terwakili dalam menjaga stabilitas perdamaian dunia.

Menurut dia, Indonesia perlu terus menyuarakan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hak bangsa Palestina. Soal belum bergabungnya otoritas Palestina, dia memandang, hal tersebut merupakan bagian dari proses yang masih berjalan.

"Keikutsertaan Indonesia bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam membangun tata kelola perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Dave di Jakarta, Selasa.

Dia pun menilai setiap forum perdamaian akan lebih bermakna apabila membuka ruang bagi semua pihak untuk berdialog secara konstruktif. Dengan demikian, BoP dapat menjadi wadah yang benar-benar mewakili aspirasi perdamaian global, bukan hanya kepentingan segelintir negara.

Selain itu, menurut dia, kehadiran Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, khususnya untuk menghadiri sidang perdana BoP merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung arsitektur perdamaian global.

"Kehadiran Indonesia di forum ini menegaskan peran aktif kita sebagai bangsa yang selalu mengedepankan diplomasi, dialog, dan solusi damai dalam menghadapi tantangan internasional," tuturnya. 

Untuk itu, dia memastikan Komisi I DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki, agar keikutsertaan Indonesia dalam BoP benar-benar membawa manfaat strategis bagi kepentingan nasional. Sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor perdamaian dunia.