periskop.id - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengkritik metode kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah. Ia menilai proses penyusunan rekomendasi reformasi kepolisian tidak dilakukan secara demokratis, transparan, maupun berbasis riset partisipatif.

Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri sebelumnya menyatakan telah merampungkan kajian dan rekomendasi reformasi institusi kepolisian. Ketua komisi Jimly Asshiddiqie mengatakan laporan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran dan berisi sepuluh buku rekomendasi hasil penyerapan aspirasi masyarakat.

Busyro mempertanyakan proses penyusunan rekomendasi tersebut. Menurutnya, tim reformasi bekerja tanpa metode yang jelas dan tidak melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, khususnya kelompok korban atau organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif mengawal isu reformasi kepolisian.

“Apakah tim reformasi Polri yang dibentuk presiden itu metode bekerjanya demokratis atau tidak? Transparan atau tidak? Berdasarkan riset atau tidak? Dalam banyak hal, semua itu tidak,” kata Busyro dalam Liga Demokrasi di Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Ia juga menilai proses penyusunan rekomendasi terkesan tertutup sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat sipil. Busyro menyebut kerja tim reformasi cenderung misterius karena publik tidak mengetahui secara jelas dasar kajian yang digunakan dalam merumuskan rekomendasi tersebut.

“Kalau tidak ada riset partisipatif bersama korban atau organisasi masyarakat sipil, berarti tim reformasi ini bekerjanya hanya berdasarkan asumsi. Di balik asumsi itu ada apa? Ini menjadi serba misterius,” ujarnya.

Selain mengkritik metode kerja tim reformasi, Busyro menilai perbaikan institusi kepolisian tidak bisa berdiri sendiri tanpa pembenahan sistem politik. Ia berpendapat bahwa selama ini kepolisian kerap dijadikan alat kontrol politik oleh kekuasaan.

“Yang dibutuhkan bukan hanya niat reformasi Polri, tetapi juga mereformasi politiknya. Selama reformasi Polri berdiri sendiri tanpa komitmen politik yang serius, hasilnya tidak akan banyak,” kata dia.