periskop.id - Surat resmi dari FIFA yang diterima pada Senin pagi (22/9) menjadi penegasan bagi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir untuk tetap memimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dokumen tersebut memastikan bahwa rangkap jabatan yang diembannya tidak melanggar aturan organisasi sepak bola dunia.
Erick menjelaskan, berdasarkan statuta FIFA dan rekam jejaknya di dunia sepak bola, tidak ditemukan adanya benturan kepentingan.
"Tadi pagi saya dapat surat FIFA, yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear, nah tentu sebagai Menpora saya jaga keseimbangan itu," ujarnya dalam keterangan dilansir dari Antara.
Pengangkatan Erick sebagai Menpora dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 September, menggantikan Dito Ariotedjo yang menjabat sejak April 2023. Posisi barunya ini menambah tanggung jawab di tengah masa kepemimpinannya sebagai ketua umum PSSI.
Menanggapi kekhawatiran publik bahwa sepak bola akan menjadi prioritas utama Kemenpora karena dirinya memimpin PSSI, Erick menegaskan hal itu tidak akan terjadi.
"Tidak mungkin saya sebagai Menpora, anak emasnya sepak bola, enggak. Anak emas saya nanti itu cabang olahraga unggulan yang 13 atau 14 cabor itu. Dan tentu olahraga yang lain, kita tata ulang," tegasnya.
Erick juga menyampaikan rasa terima kasih kepada FIFA atas kepercayaan yang diberikan, serta kepada Presiden Prabowo yang mendukungnya sejak awal.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada FIFA, atas kepercayaannya, dan Bapak Presiden juga, ketika pelantikan, bicara kepada saya secara langsung saya percaya Bapak Erick bisa menjalankan semua dengan baik. Saat itu, saya tidak mau bicara sebelum ada black and white," pungkasnya.
Dengan adanya surat tersebut, Erick dipastikan akan tetap menjabat sebagai ketua umum PSSI hingga tahun 2027.
Keputusan ini sekaligus menjadi jawaban atas spekulasi yang berkembang terkait kemungkinan pengunduran dirinya dari jabatan tersebut.
Secara regulasi, FIFA memang tidak melarang seorang menteri olahraga merangkap jabatan sebagai ketua federasi sepak bola. Yang ditekankan FIFA adalah larangan intervensi pemerintah terhadap federasi, menjaga independensi organisasi, dan menghindari campur tangan politik dalam pengelolaan sepak bola.
Tinggalkan Komentar
Komentar