periskop.id – Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyoroti paradoks kebijakan pemerintah yang justru memangkas kuota beasiswa pendidikan tinggi di saat target angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi dipatok naik di tengah himpitan ekonomi masyarakat yang belum pulih.

“Banyak terjadi pengangguran, kemudian bencana alam di mana-mana. Ini sangat mengganggu kesehatan kantong orang tua untuk bisa mengkuliahkan anaknya,” kata Sofyan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).

Legislator PDI Perjuangan ini menyayangkan langkah kementerian yang menurunkan alokasi penerima bantuan pendidikan. Padahal, beasiswa merupakan tumpuan utama bagi keluarga prasejahtera agar anak-anak mereka tetap bisa mengenyam bangku kuliah.

Sofyan membeberkan data penurunan kuota yang cukup signifikan. Jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diprediksi menyusut puluhan ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.

“Salah satu andalan agar anak dari keluarga tidak mampu bisa kuliah adalah KIP Kuliah. Tapi saya lihat tidak ada perbedaan jumlah antara 2025 dan 2026. Malahan dengar-dengar yang tadinya 200.000 tinggal 170.000,” ujarnya.

Kebijakan pengurangan kuota ini dinilai bertolak belakang dengan ambisi besar pemerintah. Data menunjukkan capaian APK tahun 2025 baru menyentuh 32,89%, namun pemerintah nekat memasang target lompatan ke angka 34,92% pada 2026.

“Ini angka yang tidak kecil. Tahun 2025 kita baru 32,89%, tetapi 2026 ingin melonjak ke 34,92%,” katanya.

Sofyan lantas mengungkit keberhasilan Menteri Brian Yuliarto saat mendampingi Presiden Prabowo ke Inggris pada Januari lalu. Kunjungan tersebut menghasilkan komitmen pembangunan 10 universitas kedokteran yang membuktikan adanya ruang fiskal jika diperjuangkan.

“Pak Menteri cukup berhasil mengambil hati Pak Presiden. Sama-sama berangkat ke UK, pulang-pulang ada hadiah 10 universitas yang akan dibangun. Artinya, Presiden tahu ada pendanaan untuk itu, dan nilainya tentu tidak kecil,” ungkap Sofyan.

Politisi berlatar belakang pendidik ini meyakini kemampuan sang menteri untuk kembali melobi Kepala Negara. Tambahan anggaran beasiswa dinilai krusial untuk menolong warga miskin dan bisa didapatkan jika komunikasi politik dilakukan dengan tepat.

“Kalau Pak Menteri mampu menggoda, saya yakin hati Pak Presiden akan terbuka untuk menolong orang-orang miskin supaya bisa kuliah,” tuturnya.

Lebih jauh, Sofyan membandingkan kebutuhan anggaran KIP Kuliah dengan program prioritas lain seperti makan bergizi gratis yang menelan dana ratusan triliun. Kenaikan anggaran beasiswa dinilai sangat realistis dan dampaknya langsung dirasakan rakyat.

“Kita tahu Pak Presiden sangat luar biasa soal gizi, dananya sampai Rp335 triliun. Masa untuk KIP Kuliah yang hanya Rp15 triliun tidak bisa ditambah? Tambah Rp5 triliun saja sudah cukup membuat banyak orang tua tersenyum karena anaknya bisa jadi sarjana,” pungkasnya.