Periskop.id- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Ruslani menyatakan, Pemerintah Indonesia tengah memproses pembelian lahan di Makkah, Arab Saudi. Lahan tersebut sedianya akan digunakan untuk membangun Kampung Haji Indonesia.

Rosan seusai menghadap Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7) sore, menyebut, proyek ini sebagai inisiatif Presiden. Juga menjadi tindak lanjut dari hasil pertemuan langsung antara Presiden dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

"Yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekah, beberapa plot sudah ditawarkan, yang sangat dekat dengan Makkah," tuturnya.

Ia menjelaskan, perubahan besar mendasari proyek ini, yakni keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk mengubah undang-undang kepemilikan lahan di Makkah. Untuk pertama kalinya, pihak asing, termasuk Indonesia, kata Rosan, diizinkan memiliki tanah dengan status freehold atau hak milik penuh.

"Undang-undang itu telah mulai diubah dan akan berlaku efektif pada Januari 2026. Ini merupakan respons langsung dari Kerajaan atas permintaan Presiden Prabowo," kata Rosan.

Rosan yang juga CEO Danantara mengatakan, pemerintah Indonesia diminta segera mengajukan desain infrastruktur dan rencana pembangunan sebelum Oktober tahun ini. Lahan yang ditawarkan terdiri atas delapan plot dengan berbagai karakteristik, mulai dari yang datar hingga berbukit, serta ukuran bervariasi dari 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare.

Meski beberapa lokasi masih berpenghuni, Rosan menyatakan, relokasi dan ganti rugi menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Arab Saudi. "Indonesia hanya akan menerima tanah dalam kondisi clean and clear, atau istilahnya 'terima beres'," ujarnya.

Proyek ini, lanjut Rosan, akan dikelola oleh konsorsium yang dipimpin oleh Danantara sebagai lembaga investasi negara dan dapat melibatkan skema pembiayaan gabungan antara pemerintah dan BUMN. Selain fasilitas pemondokan dan layanan bagi jamaah haji dan umrah, kata Rosan, kawasan Kampung Haji juga dirancang memiliki area komersial.

Tiga Skema

Sebelumnya, Badan Penyelenggara (BP) Haji mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga opsi skema yang dapat diterapkan dalam pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
"Ada beberapa skema pembangunan Kampung Haji yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut melalui Dewan Koordinasi Tinggi yang dibentuk antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi," kata Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk "Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji" yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Selasa (15/7) lalu. 
Ia menyampaikan, tiga skema itu meliputi pembangunan Kampung Haji dari awal oleh Danantara, pembelian hotel untuk dijadikan Kampung Haji, atau pengontrakan hotel di Arab Saudi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, terkait opsi yang pertama, terdapat sejumlah risiko yang akan dihadapi dalam pembangunan Kampung Haji. Seperti potensi jangka waktu pembangunan yang lama dan biaya investasi yang besar.
"Skema pertama, bisa jadi dibangun dari awal dengan misalnya dibangun oleh Danantara. Dengan risiko, memang butuh waktu karena harus dibangun dari awal, dari nol kemudian sampai jadi, pasti membutuhkan waktu dan membutuhkan investasi yang sangat besar," ucapnya.
Lalu untuk pilihan skema kedua, Pemerintah Indonesia akan memilih hotel yang berkapasitas besar agar mampu menampung semua jamaah haji dari tanah air.
"Skema yang kedua, apakah kemudian kita membeli hotel yang existing (telah ada), yang bisa menampung jumlah tamu yang besar. Misalnya, 50 ribu. Kemudian, ini kita akuisisi, kemudian diubah menjadi Kampung Haji," serunya. 
Terakhir atau skema ketiga, pengontrakan terhadap hotel terkait akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Dari semua opsi itu, Dahnil mengatakan penentuan akan dilakukan setelah pembahasan secara mendalam dilakukan oleh Dewan Koordinasi Tinggi. 

Meskipun begitu, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu pihak yang mendorong pembangunan Kampung Haji itu memiliki kecenderungan memilih pembangunan dari awal.
"Semua skema ini akan dibicarakan yang disebut Dewan Koordinasi Tinggi, yang dibentuk antara Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Belum ada keputusan yang mana akan kita pilih, walaupun Presiden punya kecenderungan agar Kampung Haji itu bisa dibangun sejak awal dan bisa diakselerasi," kata Dahnil.