periskop.id - Anggota DPD RI Abdul Kholik meminta Bupati Pati Sudewo untuk mengedepankan dialog dengan warga menyusul polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu protes. 

Kholik mengungkap bahwa situasi di Kabupaten Pati kini telah menjadi sorotan dan berada dalam pantauan Gubernur, Kementerian Dalam Negeri, hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan aspirasi publik merupakan jalan terbaik untuk meredakan tensi sekaligus mendorong kemajuan daerah. Ia menegaskan posisi DPD RI yang siap mendukung tercapainya kembali sinergi antara kedua belah pihak.

"Kami di DPD RI juga mendukung supaya bisa aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah bisa kembali berkolaborasi untuk memajukan masyarakat Pati," kata Kholik saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/8) seperti dilansir Antara.

Pernyataan ini disampaikan Kholik sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang digelar warga di kawasan Alun-alun Kota Pati pada Rabu siang. 

Dalam aksi tersebut, massa yang menilai sikap bupati arogan menuntut Sudewo untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Mengenai desakan mundur tersebut, Kholik menyatakan ada mekanisme yang diatur undang-undang, namun ia lebih mendorong penyelesaian melalui jalur pengawasan dari pemerintah di atasnya. 

"Kita tunggu dari Pak Gubernur, kan nanti Pak Gubernur juga akan memberikan semacam pemantauan sebagai atasan atau wakil pemerintah pusat di daerah," tuturnya.

Lebih lanjut, senator dari Jawa Tengah ini juga mengingatkan secara umum kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak menerapkan kebijakan fiskal, seperti kenaikan pajak, yang dapat membebani warganya. 

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan strategis harus didahului dialog untuk menghasilkan kesepakatan yang proporsional.