Periskop.id - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir. Pasalnya, curah hujan tinggi diperkirakan berlangsung hingga 20 Agustus 2025 di sejumlah daerah, termasuk Banten, Jawa Barat, serta mayoritas wilayah Papua.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan di Jakarta Rabu (13/8) menjelaskan, pada periode tersebut beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya masuk kategori waspada. Sementara wilayah di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Jawa Barat masuk kategori siaga.
BMKG juga membagi hingga tingkat kecamatan yang berpotensi mengalami banjir kategori tinggi. Di antaranya untuk Kabupaten Bogor (Kecamatan Leuwiliang, Nanggung, Pamijahan), Kabupaten Sukabumi (Kabandungan), Kabupaten Sorong Selatan (Fokour, Salkma, Sawiat).
Lalu Kabupaten Sorong (Klayili, Makbon, Maudus, Sayosa, Soyosa Timur, Sunook), Kabupaten Maluku Tengah (Amathai, Seram Utara), Kabupaten Mimika (Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Baru, Wemak, Tembagapura), Kabupaten Maybrat (Mare, Mare Selatan), dan Kabupaten Deiyai (Bowobado).
Prakirawan BMKG memaparkan, meski saat ini sekitar 57% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, tetapi potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh kombinasi fenomena atmosfer (Madden Julian Oscilliation, perlambatan dan pertemuan angin). Lalu, kondisi indeks di pole mode yang bernilai rendah membuat aliran massa udara Samudera Hindia menuju Indonesia - kondisi kelokalan cuaca di masing-masing wilayah.
Bahkan sampai dengan dasarian tiga Agustus, BMKG menyebut potensi banjir tinggi diprakirakan melanda Kabupaten Bengkulu Tengah (Permatang Tiga) dan Bengkulu Utara (Arma Jaya, Kerkap), Kota Ambon (Baguala, Teluk Ambon).
Kemudian Kabupaten Maluku Tengah (Amahal, Leihitu, Leihitu Barat, Seram Utara, Seram Utara Timur Kobi, Seram Utara Timur Seti), Kabupaten Seram Barat (Inamasol, Taniwel, Taniwel Timur), dan Kabupaten Seram Timur (Bula).
Selanjutnya Papua Barat, potensi banjir tinggi diperkirakan terjadi di Kabupaten Fakfak (Fakfak Timur, Kokas, Mbahamdandara Barat, Teluk Patipi), Kabupaten Teluk Wondama (Rosiel, Roon, Teluk Duairi, Wasior), dan Kabupaten Sorong (Klauili, Makbon, Maudus, Sayosa Timur, Sunook).
Sementara banjir tinggi selanjutnya sampai dasarian ketiga wilayah yang terancam banjir di Papua Barat Daya; Maybrat (Mare, Silalawat, Sayosa) dan Sorong (Wemak).
Dengan potensi ini, BMKG mengingatkan masyarakat di daerah terdampak untuk mewaspadai potensi genangan dan banjir dengan mengikuti pedoman keselamatan/evakuasi dari petugas pemerintah di daerah, terutama bagi yang berada di wilayah dengan topografi rendah - daerah aliran sungai yang rawan meluap.
Banjir Jakarta
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak, untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek. Hal ini seiring peringatan cuaca dari Badan Meterorologi dan Geofisika (BMKG) baru-baru ini.
"Pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan," ujar Pratikno di Jakarta, Selasa (12/8).
Ia mengatakan hal itu menyoroti banjir di Kecamatan Bojongsari, Depok, pada Minggu (10/8), imbas hujan deras yang melanda Jabodetabek. Banjir ini berdampak pada 1.580 jiwa dan 480 rumah. Saat ini, air telah surut, namun penanganan darurat seperti rencana tanggul sementara, sistem drainase, dan pengecekan kondisi tanggul Kali Angke terus dilakukan.
Pratikno pun meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi banjir. Ia juga berharap BNPB memastikan kesiapan daerah rawan banjir dan fasilitas evakuasi, Kementerian PU menjaga kelancaran saluran air serta kekuatan tanggul
Lalu ia juga meminta Kemendagri mengoordinasikan kesiapan anggaran penanggulangan bencana dengan pemda. Termasuk Kemensos menyiapkan bantuan logistik dan layanan psikososial, serta Kemenkes mengantisipasi potensi wabah penyakit pasca-banjir.
"Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK tengah melakukan inisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jabodetabekpunjur.
Inpres ini akan menjadi pedoman aksi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pendekatan hulu, tengah, dan hilir. Kemenko PMK juga menyiapkan peta jalan dan pembentukan kelembagaan aksi merespons peringatan dini, guna mengurangi kerugian ekonomi dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana secara berkelanjutan.
Tetap Siaga
Tinggalkan Komentar
Komentar