periskop.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana di Sumatera, yang tersebar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, akan dibantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Saya sampaikan nanti CSR-CSR sudah ada yang berkomitmen untuk membantu membangun 2.000 rumah untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera," ujar Maruarar saat konferensi pers di Jakarta, mengutip Antara, Selasa (9/12).

Ara, begitu panggolan akrabnya, menegaskan bahwa keterlibatan CSR dalam pembangunan rumah bagi penyintas bencana merupakan wujud gotong royong antar-lapisan masyarakat.

"Ini adalah bentuk gotong royong, jadi saya sudah mendapatkan komitmen 2.000 rumah yang siap untuk dibantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera," kata Ara.

Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penyediaan lahan bagi hunian penyintas.

Menurut Nusron, pemerintah siap mengambil langkah konkret jika masyarakat korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan hunian. Baik tetap maupun sementara, namun lahan yang tersedia terbatas. Kementerian ATR akan memanfaatkan lahan negara yang saat ini berada di bawah Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hunian para penyintas.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada survei lokasi terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian penyintas bencana Sumatera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera, untuk mempermudah penyediaan lahan pembangunan hunian sementara.

Presiden menekankan bahwa pemerintah harus segera menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.