Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah kementerian yang mengurus sumber daya laut Indonesia, dari perikanan tangkap dan budidaya, pengawasan kapal asing ilegal, sampai tata ruang laut dan pengelolaan pulau kecil. Kementerian ini dipimpin Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak Desember 2020.
Kebijakannya kerap memicu perdebatan, seperti penangkapan ikan terukur berbasis kuota, ekspor benih lobster, pagar laut di pesisir Tangerang, hingga pemanfaatan pasir laut. Nasib nelayan kecil dan ekspor perikanan selalu menjadi ukuran kinerjanya.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang KKP, dari kebijakan perikanan dan kelautan, penindakan kapal ilegal, ekspor hasil laut, hingga polemik pemanfaatan ruang laut. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
Polemik Anggaran Kapal, Purbaya dan Trenggono Saling Tanggapi Soal Pencairan Dana
Menkeu Purbaya heran anggaran kapal belum terserap KKP. Menteri Trenggono balik menyindir soal sumber dana yang berasal dari pinjaman Inggris.
Baca selengkapnya →
Menteri KP Trenggono vs Menkeu Purbaya: Polemik Anggaran 1.500 Kapal Ikan dan Komitmen Inggris
Menkeu Purbaya sebut anggaran cair, Menteri KP Trenggono sebut dana dari Inggris. Mengapa kedua menteri ini beda data soal proyek kapal Prabowo? Baca analisis lengkapnya!
Baca selengkapnya →
Prabowo Dorong Kerja Sama Maritim dengan Inggris, Indonesia Akan Bangun 1.500 Kapal Ikan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperkuat sektor maritim lewat kerja sama strategis dengan Inggris, termasuk pembangunan 1.500 kapal ikan guna meningkatkan kesejahte...
Baca selengkapnya →
Petani hingga Nelayan Korban Bencana Akan Terima Jaminan Hidup
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan skema Jaminan Hidup (Jadup) bagi korban banjir selama 6 bulan masa pemulihan lahan pertanian dan tambak.
Baca selengkapnya →
KKP dan BPJPH Berkongsi Dorong Sertifikasi Halal Produk Perikanan
Sinergi itu akan memperkuat kualitas produk perikanan Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar global dengan jaminan halal yang jelas
Baca selengkapnya →
KKP Klaim Penarikan Udang oleh FDA Merupakan Kasus Lama
KKP pastikan kabar penarikan udang beku oleh FDA adalah sisa kasus lama PT BMS, bukan temuan baru. Ekspor udang Indonesia ke AS justru berjalan lancar dengan sertifikat bebas Cesiu...
Baca selengkapnya →
Cegah Kontaminasi Radioaktif, KKP dan Satgas C-137 Pindai 920 Kontainer
KKP bersama Satgas C-137 telah memindai 920 kontainer udang ekspor ke AS untuk mencegah masuknya kontainer terkontaminasi radioaktif.
Baca selengkapnya →
Ekspor Udang Indonesia Tumbuh 17,5% di Tengah Isu Kontaminasi Cesium-137
KKP mencatat ekspor udang Indonesia tumbuh 17,5% pada Januari–September 2025, meski sempat terdampak isu Cesium-137. AS masih jadi pasar utama dengan pangsa 63,1%.
Baca selengkapnya →
KKP Bangun Empat Laboratorium Deteksi Radioaktif untuk Perkuat Keamanan Hasil Laut
KKP akan membangun empat laboratorium deteksi radioaktif di Cilangkap, Surabaya, Makassar, dan Medan untuk memperkuat keamanan pangan hasil laut pascakasus Cesium-137 pada ekspor u...
Baca selengkapnya →
KKP Dorong Banda Neira sebagai Pusat Ekonomi Pesisir Berkelanjutan
KKP menetapkan Banda Neira sebagai model integrasi laut dan budaya melalui program Lautra, menggabungkan konservasi, ekowisata, dan ekonomi pesisir berkelanjutan.
Baca selengkapnya →
KKP Luncurkan E-Logbook V3, Catat Tangkapan Ikan Lebih Akurat dan Transparan
KKP meluncurkan E-Logbook V3 dengan teknologi AI FishFace untuk catat tangkapan ikan secara real-time, memperkuat data perikanan, dan mendukung ekonomi biru Indonesia.
Baca selengkapnya →
Bapeten Temukan 2 Titik Baru Radiasi Cesium-137 di Kawasan Industri Cikande
Bapeten kembali menemukan dua lokasi baru dengan paparan radiasi tinggi dalam radius 2 km dari pabrik udang. Penemuan ini merupakan hasil perluasan monitoring terkait kontaminasi C...
Baca selengkapnya →
