periskop.id - Di tengah ambisi Presiden Prabowo untuk memperkuat kedaulatan maritim, sebuah gesekan tajam mencuat antara dua nahkoda kebijakan ekonomi kita. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan lesunya serapan anggaran di galangan kapal nasional, sementara Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono membalasnya dengan klarifikasi menohok soal sumber pendanaan dari Inggris. Di balik silang pendapat ini, terselip pertanyaan besar bagi masa depan industri galangan kapal tanah air: Di mana sebenarnya dana tersebut mengalir?
Kritik Menkeu Soal Rendahnya Serapan Anggaran Industri Kapal
Semua bermula saat Menkeu Purbaya menghadiri acara yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2). Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengungkapkan kegelisahannya melihat industri galangan kapal nasional yang seolah stagnan di rumah sendiri. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat mumpuni, tapi sayangnya mereka jarang diberi kesempatan untuk menunjukkan kompetensinya.
Purbaya menyoroti banyaknya kapal milik negara yang sudah berumur di atas 25 tahun, sekitar 2.491 unit yang seharusnya menjadi pasar empuk bagi galangan kapal domestik. Ia mengaku heran karena meskipun anggaran pengadaan kapal sudah disiapkan dan dikucurkan oleh Kementerian Keuangan sejak awal tahun demi menggenjot pertumbuhan ekonomi, pesanan ke industri lokal belum juga terlihat signifikan.
"Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat," ujar Purbaya.
Ia menilai kebijakan yang masih membuka pintu bagi impor kapal bekas menjadi salah satu faktor penghambat utama mengapa industri dalam negeri sulit bersaing. Bagi Menkeu, mengamankan demand domestik adalah harga mati jika ingin manufaktur nasional naik kelas.
Menteri KP Jawab Tudingan Menkeu Soal Anggaran Kapal
Tidak butuh waktu lama bagi Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono untuk memberikan balasan. Lewat akun Instagram pribadinya, Trenggono mengunggah respons yang cukup tajam. Ia meminta Menkeu untuk lebih teliti dalam memeriksa status anggaran di internal Kementerian Keuangan sendiri sebelum melontarkan pernyataan kepada publik.
Trenggono mengklarifikasi bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud (terutama program masif 1.500 kapal ikan) sebenarnya memiliki skema pendanaan yang spesifik, yaitu melalui pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris.
Jadi, menurutnya, ada perbedaan konteks antara dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni yang disinggung Menkeu dengan dana pinjaman yang sedang berjalan ini.
"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tulis Trenggono pada Rabu (11/2).
Ia bahkan menantang Menkeu untuk melakukan kroscek ke bawahannya mengenai status kucuran dana tersebut. Polemik ini pun langsung menjadi perbincangan hangat, mengingat koordinasi antarkementerian seharusnya dilakukan secara tertutup, bukan melalui sindiran di media sosial.
Mengapa Inggris Terlibat dalam Urusan Kapal Kita?
Muncul sebuah pertanyaan mendasar mengenai urgensi keterlibatan pihak asing dalam pengadaan ini. Di sinilah benang merah kebijakan tersebut mulai terlihat jelas. Ternyata, urusan kapal ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama strategis tingkat tinggi yang sudah dirancang sejak awal tahun.
Pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke London dan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer. Salah satu hasil konkret dari pertemuan di 10 Downing Street tersebut adalah dukungan Inggris terhadap rencana Indonesia untuk membangun 1.500 kapal ikan.
Langkah ini diambil untuk mempercepat modernisasi armada perikanan nasional guna memperkuat ekonomi maritim di era kepemimpinan baru.
Jadi, klaim Trenggono soal dana dari UK memang sejalan dengan komitmen internasional yang telah diteken Presiden. Namun, di sisi lain, keresahan Menkeu soal penyerapan anggaran yang lambat di awal tahun juga memiliki dasar dari kacamata makroekonomi. Ketidaksinkronan data inilah yang akhirnya memicu percikan diskusi hangat di media sosial.
Tinggalkan Komentar
Komentar