iklan periskop

natalius pigai

Topik · 41 berita

Ikuti perkembangan topik natalius pigai secara kronologis.

🕒 Kronologi

41 peristiwa
7 bulan yang lalu

Kementerian HAM Terima Hasil Perampasan Aset KPK Rp10,8 Miliar untuk Bangun Pusat Pengembangan HAM

Kemenkumham menerima aset rampasan KPK senilai Rp10,8 miliar di Sumedang untuk Pusat Pengembangan HAM, memperkuat tata kelola pemerintahan bersih dan peningkatan kapasitas aparatur...

Baca selengkapnya →
Kementerian HAM Terima Hasil Perampasan Aset KPK Rp10,8 Miliar untuk Bangun Pusat Pengembangan HAM
7 bulan yang lalu

Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Teror Terhadap Pengkritik Bencana Sumatera

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian mengusut teror terhadap pengkritik bencana Sumatera. Ia juga mengingatkan agar influencer tidak melakukan playing victim.

Baca selengkapnya →
KemenHAM Luncurkan Program Kampung Redam untuk Perdamaian Daerah Konflik
7 bulan yang lalu

Pigai: Dana Otsus Papua Dikembalikan dengan Nilai Penuh, Bentuk Kecintaan Prabowo

Natalius Pigai menegaskan dana Otsus Papua dikembalikan penuh Rp12 triliun lebih oleh Presiden Prabowo, disertai program MBG dan pembangunan prioritas demi kesejahteraan rakyat Pap...

Baca selengkapnya →
Pigai: Jajaran Kementerian HAM Tetap Bekerja Selama Nataru karena Digaji Uang Negara
7 bulan yang lalu

Pigai: Jajaran Kementerian HAM Tetap Bekerja Selama Nataru karena Digaji Uang Negara

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan jajaran Kementerian HAM tetap bekerja selama Nataru demi menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan, termasuk pengawasan harga pasar ser...

Baca selengkapnya →
Pigai: Jajaran Kementerian HAM Tetap Bekerja Selama Nataru karena Digaji Uang Negara
7 bulan yang lalu

Pigai: Indeks HAM Setara Institute Sah, tapi Milik Pemerintah Harus Jadi Acuan Resmi

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Indeks HAM resmi pemerintah harus jadi acuan nasional, sementara indeks swasta sah sebagai perspektif namun tak menggantikan legitimasi BPS.

Baca selengkapnya →
Pigai: Indeks HAM Setara Institute Sah, tapi Milik Pemerintah Harus Jadi Acuan Resmi